JAKARTA – Polemik impor beras yang sempat mencuat sebelumnya menjadi konsentrasi Fraksi Partai Hati Nurani (Hanura) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengadakan Seminar Nasional untuk menyamakan persepsi terkait kebijakan pemerintah melakukan impor beras.
Menjaga stabilitas harga dan stok beras nasional dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi merupakan salah satu tugas penting pemerintah dalam menjaga rakyatnya.
“Pemerintah melakukan impor beras sesungguhnya sudah melalui analisis dan yang paling penting untuk menjaga stabilitas harga dan stok beras nasional untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia bila terjadi hal-hal yang tak diinginkan,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Inas Nasrullah Zubir melalui pemaparan materinya dalam Seminar Nasional pada Kamis (25/10/2018) di Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II Lantai 3 DPR RI.
Lebih lanjut Ketua Fraksi Partai Hanura DPR RI ini menjelaskan, konsumsi beras di Indonesia dari Januari hingga Desember 2018 diperkirakan 29,57 juta ton lebih rendah jika dibandingkan dengan produksi beras dari Januari sampai Desember 2018.
Inas juga menejelaskan, berdasarkan data produksi padi di Indonesia periode Januari-September 2018 sebesar 49,65 juta ton gabah kering giling. Jika produksi padi konversikan menjadi beras dengan menggunakan angka Konversi GKG ke beras tahun 2018 maka produksi padi tersebut setara dengan 32,42 juta ton beras.
Untuk itu, kata Inas, impor beras yang dilakukan pemerintah hanya semata-mata untuk mengantisipasi dan menjaga stabilitas harga dan stok beras nasional. Bila ada pihak yang terus mempolemikkan ini sesungguhnya bagian dari kepentingan politik untuk menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Saya kira kalau masih ada pihak yang terus goreng dan masalahkan soal impor beras ada kemungkinan untuk kepentingan politik menyerang pemerintahan Presiden Jokowi,” tegas Inas.
Pentingnya impor pangan juga diutarakan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA) Yeka Hendra Fatika. Dalam materinya, Hendra menjelaskan, produksi padi atau beras di Tahun 2018 berpotensi lebih rendah dibandingkan tahun 2017 lalu. Hal ini terjadi akibat kondisi kemarau tahun 2018 lebih panjang dan kuat dbandingkan dengan tahun 2017.
“Bila tidak ada langkah antisipatif maka gejolak harga beras yang pernah terjadi di Januari-Februari 2018 lalu diduga kuat akan terjadi di awal tahun 2019 dengan lonjakan harga yang bisa semakin liar,” ujar Hendra.
Lebih lanjut ia mengatakan, mempolitisasi pangan dengan menutupi keadaan yang sebenarnya akan membahayakan bagi stabilitas keamanan nasional. Untuk itu impor pangan merupakan konsekuensi dan dampak karena adanya permasalahan di sektor produksi.
Deputi Bidang Koordinator Pangan dan Pertanian Kemenko Ekonomi), Musdalifah Mahmud dalam kesempatan yang sama menjelaskan, impor beras sangat penting untuk memperkuat stok beras nasional apalagi akhir-akhir ini sejumlah daerah di Indonesia dilanda bencana sehingga pemerintah memerlukan stok beras.
Musdalifah juga mengakui, stok beras nasional sebelumnya hanya 400 ton sehingga pemerintah harus mengimpor 1,8 ton sebagai antisipasi.
“Impor beras sangat penting untuk memperkuat stok beras nasional apalagi akhir-akhir ini sejumlah daerah di Indonesia dilanda bencana sehingga pemerintah memerlukan stok beras. Stok beras nasional sebelumnya hanya 400 ton sehingga pemerintah harus mengimpor 1,8 ton sebagai antisipasi,” ujarnya.
Diketahui, seminar nasional yang diselenggarakan Fraksi Partai Hanura DPR bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) ini menghadirkan sejumlah pembicara dan pakar diantaranya, Darmin Nasution (Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia) yang bertindak sebagai Key Note Speaker yang diwakili Musdalifah Mahmud (Deputi Bidang Koordinator Pangan dan Pertanian Kemenko Ekonomi), H. Inas Nasrullah Zubir (Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Hanura sekaligus Ketua Fraksi Hanura DPR RI), Prof. Dr. Ir. Dwi Andreas Santosa, MS (Guru Besar Fakultas Pertanian IPB), Franciscus Welirang (Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan Kadin Indonesia), dan Yeka Hendra Fatika (Direktur Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi).
Seminar ini dihadiri 150 orang peserta yang berasal dari berbagai kalangan, antara lain, Pemerintah, BPH DPP Partai Hanura, Anggota Fraksi Partai Hanura DPR RI, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Asian Solidarity Economy Council, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPI), LSM, dan Media Massa.
