SIARANDEPOK.COM – Komisi VII DPR RI menggelar kunjungan kerja spesifik ke Pemerintah Kota (Pemkot) Depok pada Kamis (10/9/2026) untuk mendalami mekanisme pembiayaan dan permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pertemuan yang berlangsung di Aula Edelweis Balaikota Depok ini dihadiri oleh jajaran anggota dewan serta pejabat Pemkot Depok.
Mengutip portal resmi Berita Depok, rombongan DPR RI diterima langsung oleh Wali Kota Depok Supian Suri, Sekretaris Daerah Mangnguluang Mansur, serta jajaran dinas terkait dan perwakilan Bank BJB. Kunjungan ini bertujuan mengevaluasi kendala lapangan yang kerap dihadapi para pelaku usaha lokal saat mengakses pinjaman permodalan.
Salah satu fokus utama yang disoroti DPR adalah kendala administratif pemohon KUR. Banyak pelaku UMKM yang sebenarnya memiliki prospek bisnis bagus, namun permohonannya ditolak akibat masalah riwayat pinjaman di lembaga lain.
Kondisi tersebut paling sering dipicu oleh penyalahgunaan data pribadi masyarakat yang dipakai oleh pihak tak bertanggung jawab untuk mengajukan pinjaman online (pinjol). Akibatnya, profil kredit pelaku UMKM tercatat bermasalah dalam sistem perbankan meski usaha yang mereka jalankan berjalan sehat.
Pihak Komisi VII DPR RI menilai persoalan data ini harus segera dituntaskan agar masyarakat yang memenuhi syarat tidak kehilangan hak atas akses permodalan KUR. Sinkronisasi data dan verifikasi yang lebih cermat dipandang krusial demi mendukung keberlanjutan usaha mikro.
Sementara itu, Wali Kota Depok, Supian Suri menyambut positif masukan dari DPR RI dan berkomitmen menjadikan momentum ini untuk memperluas jangkauan pelayanan bagi warga. Pemkot Depok juga berencana mengoptimalkan kemitraan dengan perguruan tinggi setempat guna meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku UMKM.
