SIARANDEPOK.COM – DEPOK – Belum maksimalnya penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Depok menjadi sorotan Komisi VII DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Kamis (10/9/2026).
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, meminta Pemkot Depok mengambil langkah strategis untuk mendorong lebih banyak pelaku usaha memanfaatkan akses permodalan melalui KUR.
“Saya kira ini momentum terbaik bagi Pemerintah Kota Depok untuk berbuat lebih banyak memberikan pelayanan bagi masyarakatnya,” ujar Saleh.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Depok Supian Suri mengatakan Pemkot Depok akan menindaklanjutinya melalui evaluasi dan koordinasi lebih intensif dengan perangkat daerah serta perbankan.
“Nanti kita lihat di mana masalahnya, apa demand kurang atau ada hal lain yang memang menjadi penyebab Depok belum terlalu banyak serap dana KUR,” terang Supian.
Sebagai salah satu upaya memperluas akses pembiayaan, Pemkot Depok juga menyiapkan Program Depok KUAT (Kredit, Usaha, Aman, Terjangkau) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Program tersebut merupakan hasil kolaborasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dengan Bank BJB. Salah satu dukungannya berupa subsidi bunga pinjaman dengan plafon hingga Rp50 juta.
“Untuk pinjaman Rp25 juta-Rp50 juta kami subsidi 9 persen bunganya, masyarakat cuma bayar 1 persennya. Sedangkan Rp25 juta-Rp50 juta bunganya kami bantu 8 persen dan 2 persennya masyarakat,” jelas Supian.
Ia berharap skema pembiayaan tersebut dapat membantu UMKM memperoleh akses modal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Ini menjadi semangat kita Pemkot Depok dan Komisi VII DPR RI bagaimana ekonomi bisa tumbuh ke depannya,” pungkas Supian.
