Siarandepok.com – DEPOK — Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Depok memperkuat peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai ujung tombak pelayanan sosial di tengah masyarakat.
Penguatan tersebut menjadi fokus rapat kerja evaluasi PSKS yang digelar di lantai 10 Gedung Baleka, Senin (24/8/2026). Kegiatan dipimpin Kepala Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Depok Utang Wardaya dan diikuti perwakilan PSKS dari 63 kelurahan di 11 kecamatan.
Utang mengatakan, PSKS memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat sekaligus menjadi penghubung antara pemerintah dan warga yang membutuhkan pelayanan sosial.
“Yang dievaluasi adalah apa yang sudah dilakukan, apa yang sedang dilakukan, dan apa yang akan dilakukan. Termasuk isu digitalisasi bantuan sosial yang membutuhkan keterlibatan potensi sosial di masyarakat,” ujar Utang.
Menurutnya, perkembangan digitalisasi bantuan sosial membuat peran PSKS semakin penting. Para pilar sosial diharapkan dapat mendampingi masyarakat yang belum memahami layanan digital maupun mengalami kendala administrasi dalam mengakses program bantuan pemerintah.
Dorong Penerima Bansos Lebih Mandiri
Utang menegaskan, peran PSKS tidak hanya sebatas membantu penyaluran bantuan sosial. Pendampingan juga perlu diarahkan agar penerima manfaat dapat keluar dari ketergantungan terhadap bansos melalui program graduasi dan pemberdayaan ekonomi.
“Kalau sasarannya sama dan objeknya sama, tentu perlu saling mendukung. Tinggal bagaimana perlakuannya sesuai dengan tupoksi masing-masing,” katanya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, koordinasi antarunsur PSKS menjadi salah satu hal yang perlu diperkuat. Kesamaan sasaran pelayanan harus disertai pembagian tugas yang jelas agar berbagai program sosial dapat berjalan secara terpadu.
Selain pendampingan bansos dan pemberdayaan ekonomi, PSKS juga didorong membantu masyarakat dalam mengakses berbagai layanan administrasi digital, termasuk Identitas Kependudukan Digital (IKD).
PSKS juga memiliki peran dalam proses verifikasi dan validasi penerima bantuan sosial. Keterlibatan langsung di lapangan diharapkan dapat membantu menghasilkan data penerima manfaat yang lebih akurat sehingga bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.
Perkuat Kolaborasi
Dinsos dan Ketenagakerjaan Kota Depok turut mendorong PSKS membangun jejaring dengan berbagai pihak, mulai dari perangkat daerah, perguruan tinggi hingga dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Kolaborasi tersebut dinilai penting karena kebutuhan sosial masyarakat terus berkembang, sementara kemampuan anggaran pemerintah memiliki keterbatasan.
Melalui rapat kerja evaluasi tersebut, seluruh pilar sosial di Kota Depok diharapkan dapat menyatukan langkah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan PSKS yang semakin aktif, terkoordinasi, dan responsif, pelayanan sosial diharapkan tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi juga mampu mendorong masyarakat menuju kemandirian dan kesejahteraan.
