Soroti Putusan DKPP soal Pelanggaran Etik KPU Begini Kata Pakar Hukum

- Reporter

Selasa, 6 Februari 2024 - 14:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Siarandepok.com- Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia (PEDPHI), Abdul Chair Ramadhan, menyoroti putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tentang sanksi peringatan keras kepada Ketua dan anggota KPU terkait proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Abdul Chair mengatakan putusan tersebut mengandung kesesatan terselubung.

“Putusan DKPP yang berjumlah tidak lebih dari 195 halaman mengandung rekayasa dan kesesatan terselubung. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan putusan (ratio decidendi) putusan DKPP,” ujar Abdul dalam keterangannya, Selasa (6/2/2024).

“DKPP dalam ratio decidendi menyatakan bahwa, ‘tindakan Para Teradu menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 adalah tindakan yang sudah sesuai dengan Konstitusi’ (halaman 188). Frasa ‘tindakan yang sudah sesuai dengan konstitusi’, sepertinya tepat, namun kalimat tersebut tidak konsisten dan tidak tepat,” sambungnya.

Ia menyebut keputusan DKPP tak mengubah hasil penetapan batas usia capres dan cawapres yang diketok oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menegaskan keputusan MK bersifat final dan mengikat.

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat umum (erga omnes) yang langsung dilaksanakan (selfexecuting), dan oleh karenanya tidak memerlukan atau menunggu revisi terhadap undang-undang. Secara mutatis mutandis berlaku bagi regulasi di bawah undang-undang (in casu Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum),” ujarnya.

Lebih lanjut, Abdul juga membahas iktikad baik KPU terhadap putusan MK terkait pencalonan Gibran sebagai cawapres. Menurutnya, KPU sudah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan keadilan dan substansial berkaitan perubahan yang terjadi terkait pencalonan presiden dan wakil presiden.

“Berbagai langkah yang ditempuh oleh KPU sejalan dengan hukum progresif guna mewujudkan keadilan substansial. Kreativitas Komisioner KPU dengan menerbitkan surat kepada pimpinan Partai Politik, pengajuan konsultasi kepada DPR dan pengajuan kepada Dirjen Kemenkumham terkait harmonisasi merupakan aktualisasi yang tepat guna. KPU telah mengambil posisi yang benar dalam mengutamakan keadilan. Demikian itu sejalan dengan cita hukum, bahwa keadilan menempati peringkat pertama setelah kepastian dan kemanfaatan,” ujarnya.

Selain itu, Abdul berpandangan KPU wajib menerima pendaftaran pencalonan presiden dan wakil presiden dari pihak mana pun. Dengan demikian, dia menilai DKPP sesungguhnya telah melakukan penyelundupan hukum dan rekayasa.

“Pada prinsipnya, KPU wajib menerima pendaftaran pencalonan paslon Prabowo-Gibran sebagai capres dan cawapres. Kewajiban tersebut melebihi kewajiban yang lainnya, semisal melakukan revisi terlebih dahulu terhadap Pasal 13 ayat (1) huruf q PKPU Nomor 19 Tahun 2023,” jelasnya.

“KPU didalilkan melakukan pelanggaran, namun ternyata tidak ditemukan fakta adanya itikad tidak baik. Putusan DKPP menghindari pembuktian asas bonafides. DKPP melalui putusannya telah melakukan penyelundupan hukum dan rekayasa yang mengandung kesesatan terselubung. Dapat disimpulkan bahwa tindakan KPU telah didasarkan atas aturan dan prosedur (rules and procedures). Hal sebaliknya, putusan DKPP dipertanyakan apakah telah sejalan dengan aturan dan prosedur? Penulis tidak perlu lagi menjelaskan yang sudah jelas,” lanjut dia.

Diketahui, keputusan DKPP dibacakan Ketua DKPP Heddy Lugito di gedung DKPP yang disiarkan di YouTube DKPP, Senin (5/2).

“Memutuskan, mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian,” ucap Heddy.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari,” lanjutnya. Bukan hanya Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, anggota KPU lainnya juga dijatuhi sanksi peringatan. Mereka adalah Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin.

Namun Heddy sempat menegaskan putusan tersebut hanya berkaitan dengan etik. Menurutnya, putusan itu tidak mengganggu pencalonan Gibran.

“Ini kan murni putusan etik, nggak ada kaitannya dengan pencalonan. Nggak ada,” kata Heddy.

Berita Terkait

Tirai Porprov XV Jabar Ditutup di Depok, Menuju Garut 2030
Penutupan Porprov XV Jabar Pecah! Kota Bandung Raih Emas Sepak Bola
Finis ke-8 Porprov Jabar 2026, Depok Borong 149 Medali
Sapu Bersih 561 Medali, Kota Bekasi Juara Umum Porprov Jabar 2026!
Wujudkan Lingkungan Sehat, RW 05 Baktijaya Terapkan Bebas Rokok dan Pilah Sampah
19 Ribu Anak Depok Belum Masuk PAUD, Apa Langkah Wali Kota Supian Suri?
WAKAF AL-QUR’AN: KEBAIKAN YANG TERUS MENGALIR, MESKI KITA TELAH TIADA.
BIMBEL SUPERGO, MENJADI PELOPOR BIMBEL ALUMNI PESANTREN WUJUDKAN MIMPI TEMBUS PTN DI INDONESIA

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 21:17 WIB

Porprov Jabar 2026, Siswi SMK Citra Negara Sumbang Medali Perunggu untuk Kota Depok

Sabtu, 21 November 2026 - 20:45 WIB

Depok Gandeng UI Perkuat Perlindungan Ruang Terbuka Hijau

Sabtu, 21 November 2026 - 08:40 WIB

Tirai Porprov XV Jabar Ditutup di Depok, Menuju Garut 2030

Sabtu, 21 November 2026 - 08:36 WIB

Penutupan Porprov XV Jabar Pecah! Kota Bandung Raih Emas Sepak Bola

Sabtu, 21 November 2026 - 08:32 WIB

Finis ke-8 Porprov Jabar 2026, Depok Borong 149 Medali

Sabtu, 21 November 2026 - 07:18 WIB

Wujudkan Lingkungan Sehat, RW 05 Baktijaya Terapkan Bebas Rokok dan Pilah Sampah

Jumat, 20 November 2026 - 09:09 WIB

Cek Rute! Rekayasa Lalin Stadion Merpati Berlaku Mulai Sore Ini

Kamis, 19 November 2026 - 19:36 WIB

Puluhan Ribu Anak Depok Belum PAUD, Wajib Belajar 13 Tahun Dikebut

Berita Terbaru

Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, tengah menyampaikan sambutan dalam acara Pameran Arsip Hutan UI. Kegiatan yang digelar di Makara Art Center, UI, pada Sabtu (21/11/26) ini merupakan bagian dari peringatan Hari Pohon Sedunia. (Foto: Diskominfo Depok).

Berita Depok

Depok Gandeng UI Perkuat Perlindungan Ruang Terbuka Hijau

Sabtu, 21 Nov 2026 - 20:45 WIB

Bendera KONI Jawa Barat diserahkan oleh Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi kepada Wakil Bupati Garut, Luthfianisa Putri Karlina di Stadion Merpati, Depok, Jumat (20/11/26). Penyerahan ini menandai penunjukan Garut sebagai tuan rumah perhelatan Porprov Jabar 2030. (Foto: Diskominfo Depok)

Berita Depok

Tirai Porprov XV Jabar Ditutup di Depok, Menuju Garut 2030

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:40 WIB

Aksi atraksi fire dance memeriahkan seremoni penutupan Porprov Jabar 2026 di Stadion Merpati, Jumat (20/11/26). (Foto: Diskominfo Depok)

Berita Depok

Penutupan Porprov XV Jabar Pecah! Kota Bandung Raih Emas Sepak Bola

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:36 WIB

Atlet Kota Depok yang memboyong medali emas Porprov XV Jabar 2026. (Foto: Diskominfo Depok).

Berita Depok

Finis ke-8 Porprov Jabar 2026, Depok Borong 149 Medali

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:32 WIB