Siarandepok.com- Implementasi kebijakan Pemerintah diperkirakan akan menemui sejumlah tantangan. Hal tersebut mengemuka dalam Forum Komunikasi BAKOHUMAS Kementerian dan Lembaga yang digelar oleh Badan Intelijen Negara (BIN) bertema : Sinergitas Kehumasan Mengantisipasi Dampak Kebijakan Pemerintah, Penyederhanaan Regulasi Dan Deradikalisasi, pada Kamis (12/12/2019). Kegiatan tersebut menghadirkan beberapa narasumber yaitu, Juru Bicara Kepala BIN. Dr. Wawan Hari Purwanto, Dewan Pengawas LPP RRI, Dra. Dwi Hernuningsih, MA., dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo.Prof. Dr. Widodo Muktiyo, SE. M.Com.
Keruwetan birokrasi dan masih adanya tumpang tindih dalam regulasi di Indonesia menjadi salah satu hambatan meningkatkan investasi di Indonesia. Padahal, pertumbuhan ekonomi menjadi target yang harus dikejar di tengah gejolak resesi ekonomi global. Selain itu, penyebaran radikalisme juga masih menjadi ancaman nyata bagi negara yang mengancam eksistensi Pancasila hingga memicu disintegrasi bangsa.
Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin pun menyerukan untuk menyederhanakan regulasi dan merampingkan postur birokrasi. Dalam merealiasikan kebijakan tersebut, Pemerintah terus berkomunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif agar dapat sinergis dan mendukung berbagai kebijakan prioritas pemerintah dalam.penyederhanaan regulasi.
Sementara itu, Pemerintah juga gencar memerangi penyebaran radikalisme yang terus menyasar berbagai lapisan masyarakat, tidak terkecuali ASN bahkan juga dilingkungan aparatur negara lainnya yang merupakan ujung tombak pelayanan publik.
“Penyederhanaan Regulasi dan Deradikalisasi, terdapat kemungkinan adanya resistensi dari elemen masyarakat yang belum memahami dan tidak menerima kebijakan tersebut. Antisipasi atas resistensi tersebut harus dapat diminimalisir bahkan direduksi dampaknya guna menghindari polemik yang dapat memicu kegaduhan publik”, papar Sekretaris Utama BIN, Zaelani saat membuka acara tersebut.
Beberapa prediksi resistensi itu diantaranya adalah hambatan dari oknum yang selama ini mengeruk keuntungan dari ketidakteraturan regulasi. Di sisi lain, rencana perampingan birokrasi berpeluang mendapatkan resisstensi dari kalangan ASN itu sendiri yang merasa kepentingannya terganggu.
Sementara itu, program deradikalisasi berpotensi terus dipolitisasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang selama ini terus mendiskreditkan Pemerintah untuk melancarakan agenda politiknya. Melalui berbagai cara, kelompok tersebut terus membangun opini dan membenturkan Pemerintah dengan umat Islam melalui berbagai opini negatif seperti isu Pemerintah anti Islam hingga membatasi kebebasan berekspresi. Faktanya, apa yang dilaksanakan oleh Pemerintah merupakan cara untuk mencegah Indonesia terjerumus ke dalam berbagai konflik dan juga untuk melindungi bangsa Indonesia dari perpecahan.
Atas berbagai hal tersebut dapat dikatakan bahwa munculnya berbagai resistensi terhadap penerapan kebijakan Pemerintah tersebut salah satunya menunjukkan masih minim dan belum optimalnya sosialisasi kepada publik.
Menyikapi hal tersebut, BIN mengundang seluruh jajaran Humas Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk ikut menyosialisasikan berbagai kebijakan Pemerintah yang memiliki tujuan positif. Koordinasi tersebut dilaksanakan dalam Forum Bakohumas kali ini dalam rangka membangun sinergitas Kehumasan guna mengantisipasi berbagai dampak dari Kebijakan Pemerintah tersebut agar dapat dicerna dan diterima secara mudah oleh masyarakat dan berbagai pihak lainnya.
Dalam forum Bakohumas tersebut seluruh perwakilan K/L berkomitmen untuk ikut menyosialisasikan kebijakan Pemerintah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dalam rangka menyukseskan berbagai langkah kebijakan Pemerintah.
