Semangat tersebut menjadi salah satu pesan penting dalam rapat kerja evaluasi pilar-pilar sosial yang digelar Dinas Sosial Kota Depok di lantai 10 Gedung Baleka, Senin (24/8/2026).
Rapat kerja yang dipimpin Kepala Dinas Sosial Kota Depok Utang Wardaya itu diikuti unsur pilar sosial dari berbagai wilayah. Sejumlah unsur di antaranya memiliki jejaring hingga tingkat kecamatan dan kelurahan, sehingga keberadaannya dinilai strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjangkau masyarakat secara langsung.
Salah satu unsur yang hadir dan menjadi bagian penting dalam penguatan layanan sosial tersebut adalah **Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Depok**.
Kehadiran LK3 menjadi relevan karena persoalan sosial yang dihadapi masyarakat sering kali bermula dari persoalan keluarga. Konflik rumah tangga, persoalan pengasuhan, tekanan ekonomi, hingga berbagai persoalan sosial lainnya membutuhkan pendekatan yang tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi juga konsultasi, pendampingan dan penguatan kapasitas keluarga.
Dari Menyalurkan Bantuan Menuju Membangun Kemandirian
Kepala Dinsos Kota Depok Utang Wardaya menegaskan bahwa evaluasi dilakukan untuk melihat apa yang telah dikerjakan, sedang dikerjakan, dan akan dilakukan ke depan.
“Yang dievaluasi adalah apa yang sudah dilakukan, apa yang sedang dilakukan, dan apa yang akan dilakukan. Termasuk isu digitalisasi bantuan sosial yang membutuhkan keterlibatan potensi sosial di masyarakat,” ujar Utang.
Menurutnya, perubahan sistem pelayanan sosial, termasuk digitalisasi bantuan, membutuhkan keterlibatan para pilar sosial di lapangan. Mereka dapat membantu masyarakat yang mengalami kendala dalam memahami layanan digital maupun persoalan administrasi ketika mengakses program pemerintah.
Namun, tantangan yang lebih besar adalah bagaimana penerima bantuan sosial secara bertahap dapat menjadi masyarakat yang mandiri.
Karena itu, Dinsos mendorong penguatan program graduasi dan pemberdayaan ekonomi. Bantuan sosial diharapkan menjadi bagian dari proses perlindungan sosial, bukan membuat masyarakat terus bergantung pada bantuan.
“Kalau sasarannya sama dan objeknya sama, tentu perlu saling mendukung. Tinggal bagaimana perlakuannya sesuai dengan tupoksi masing-masing,” kata Utang.
Pesan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya koordinasi antarpilar sosial. Ketika sasaran masyarakat yang dilayani saling beririsan, kolaborasi menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih pelayanan.
LK3 Siap Ambil Bagian
Dalam konteks penguatan keluarga, LK3 memiliki ruang kontribusi yang cukup besar.
Salah satu pengurus LK3 Kota Depok, Rohmat Rospari menyatakan kesiapan lembaganya untuk ikut menyukseskan arah kebijakan dan target yang disampaikan Dinas Sosial dalam rapat kerja tersebut.
Menurut Rohmat, LK3 tidak ingin hanya hadir sebagai pelengkap dalam ekosistem pelayanan sosial. LK3 siap mengambil bagian sesuai fungsi dan kapasitasnya, terutama dalam penguatan keluarga melalui konsultasi, pendampingan dan upaya membantu masyarakat menghadapi persoalan sosial yang mereka alami.
“LK3 Kota Depok siap berkontribusi dan bersinergi dengan Dinas Sosial untuk menyukseskan apa yang menjadi arah dan harapan dalam rapat kerja ini. Kami siap mengambil peran sesuai tugas dan fungsi LK3, khususnya dalam membantu penguatan ketahanan keluarga dan penyelesaian persoalan sosial di masyarakat,” ujar Rohmat.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan pilar sosial bukan hanya mengenai struktur organisasi, tetapi bagaimana setiap unsur mampu menerjemahkan kebijakan pemerintah menjadi pelayanan yang dirasakan langsung masyarakat.
Jejaring Sampai Kecamatan dan Kelurahan Jadi Kekuatan
Kekuatan pilar sosial terletak pada kedekatannya dengan masyarakat. Ketika sebagian unsur memiliki jejaring hingga tingkat kecamatan dan kelurahan, informasi mengenai persoalan sosial dapat lebih cepat diketahui dan dikoordinasikan.
Kondisi ini menjadi modal penting bagi Dinsos dalam menghadapi persoalan sosial yang semakin beragam.
Selain membantu masyarakat mengakses bantuan sosial dan layanan administrasi digital, para pilar sosial juga memiliki peran dalam proses verifikasi dan validasi data penerima manfaat.
Data yang akurat menjadi penting agar program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang memenuhi kriteria.
Pada saat yang sama, Dinsos mendorong para pilar sosial membangun kolaborasi lebih luas dengan perangkat daerah, perguruan tinggi dan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Kolaborasi diperlukan karena persoalan kesejahteraan sosial tidak mungkin diselesaikan oleh pemerintah seorang diri.
LK3 dan Pilar Sosial, Dari Lapangan untuk Keluarga
Rapat kerja tersebut pada akhirnya tidak sekadar menjadi forum evaluasi. Lebih jauh, pertemuan itu menjadi ruang untuk menyamakan langkah antara pemerintah dan para mitra sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Bagi LK3 Kota Depok, komitmen untuk berkontribusi menjadi bagian dari semangat tersebut.
Dengan memperkuat konsultasi dan pendampingan keluarga, LK3 dapat mengambil posisi strategis dalam membantu pemerintah menangani persoalan sosial dari tingkat yang paling dekat dengan masyarakat.
Sebab, ketika keluarga mampu bertahan, memahami persoalannya dan menemukan jalan keluar, beban persoalan sosial di tingkat masyarakat pun dapat ditekan.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial bukan hanya diukur dari berapa banyak bantuan yang diberikan, tetapi dari seberapa kuat kolaborasi pemerintah dan pilar sosial mampu membuat keluarga menjadi lebih tangguh dan masyarakat semakin mandiri.
