Menanti Perda Pesantren

- Reporter

Senin, 8 November 2021 - 09:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Syamsul Yakin

Pengasuh Pondok Pesantren Darul Akhyar Parung Bingung Kota Depok

Siarandepok.com- Kita gembira dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Tak hanya itu, dua tahun berikutnya giliran Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Perda Pesantren ini diklaim sebagai yang pertama di Indonesia.

Dalam Perda ini, yang dimaksud dengan Fasilitasi Pesantren adalah fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana penunjang, sarana dan prasarana sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana peribadatan. Selain Fasilitasi Pesantren diatur juga soal Rekognisi Pesantren dan Afirmasi Pesantren. Artinya, ketiganya akan diberikan kepada pesantren sesuai aturan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 48 diungkapkan Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara (APBN). Sementara Pemerintah Daerah juga membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bagi Pemerintah Daerah (Pemda) baik kabupaten maupun kota berpeluang untuk membuat Perda turunan dari Perda Gubernur pada masing-masing provinsi, seperti Jawa Barat. Dalam konteks ini, misalnya, Perda Pesantren yang dikeluarkan oleh Walikota Depok yang isinya menyangkut penyuluhan, pemberdayaan, dan bantuan untuk pesantren di Kota Depok.

Bagi pesantren, dengan terbitnya payung hukum pesantren secara berlapis mulai dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota, maka kedudukan pesantren dipandang sama dengan satuan pendidikan formal yang sudah lebih dulu diatur oleh pemerintah pada tingkat pusat maupun daerah. Keuntungan pesantren berlapis-lapis.

Balai Wartawan Depok Bentuk Majlis Ta’lim dan Akan Gelar Pengajian

Pertama, pesantren diberikan akses dan pengakuan sesuai dengan kapasitas santri. Kedua, peran pesantren dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa diakui. Ketiga, pesantren sebagai institusi yang bervisi keislaman dan keindonesiaan diapresiasi. Inilah yang dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 disebut dengan Rekognisi Pesantren yang implementasinya diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub).

Keempat, dengan terbitnya payung hukum berlapis di atas, maka secara berlapis-lapis juga pesantren akan mendapatkan bantuan operasional, bantuan sarana dan prasarana, dan bantuan program dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kebijakan pemerintah ini selanjutnta disebut dengan Afirmasi Pesantren yang percepatan praksisnya didorong oleh Perpres, Pergub, dan Perwalkot.

Khusus pondok pesantren salafiyah atau pondok pesantren tradisional tentu sangat diuntungkan dengan terbitnya tiga payung hukum pesantren ini. Sebab selama ini pondok pesantren salafiyah agak sulit mendapatkan bantuan ketimbang pesantren yang memiliki sekolah formal baik umum maupun agama. Ke depan pesantren salafiyah berhak mendapat bantuan reguler, bukan hibah dan bansos saja.*

Berita Terkait

Telah Dibuka Penerimaan Santri Baru (PSB) SD Islam Pesantren Leadership Daarut Tarqiyah PRIMAGO Tahun Ajaran 2027-2028
Jamin Kualitas Gizi, Satgas MBG Sisir 199 SPPG di Depok
Kabar Baik! Jalan Raya Sawangan Sekitar SeCawan Resmi Dibuka Lebih Cepat
SMA Bina Pangudi Luhur Gelar Kunjungan Desa Wisata Bersama Dirgantara AIA Tour Travel Depok
Tabur Bunga di TMP Kalimulya, Wali Kota Depok Ajak KORPRI Perkuat Kepedulian Sosial
Kejari Depok Terima Aspirasi soal TPU, Tegaskan Penanganan Dugaan Korupsi Sesuai Aturan
SMK JAKARTA RAYA 3 Gelar Kunjungan Industri ke Sukabumi Tahun 2026 Bersama Dirgantara AIA Tour Travel Depok
Tahura Pancoran Mas Makin Asri Berkat Ratusan Bibit Pohon Baru

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 18:36 WIB

Telah Dibuka Penerimaan Santri Baru (PSB) SD Islam Pesantren Leadership Daarut Tarqiyah PRIMAGO Tahun Ajaran 2027-2028

Selasa, 17 November 2026 - 18:24 WIB

Jamin Kualitas Gizi, Satgas MBG Sisir 199 SPPG di Depok

Selasa, 17 November 2026 - 18:19 WIB

Kodim Depok Sulap Stasiun Depok Baru Jadi Percontohan Kawasan Bersih

Selasa, 17 November 2026 - 14:59 WIB

Tak Sampai Empat Jam, Damkar Depok Sukses Jinakkan Dua Kebakaran

Selasa, 17 November 2026 - 14:57 WIB

Perawatan Ekosistem Tahura Pancoran Mas Diintensifkan

Selasa, 17 November 2026 - 14:43 WIB

SMA Bina Pangudi Luhur Gelar Kunjungan Desa Wisata Bersama Dirgantara AIA Tour Travel Depok

Selasa, 17 November 2026 - 14:33 WIB

Tabur Bunga di TMP Kalimulya, Wali Kota Depok Ajak KORPRI Perkuat Kepedulian Sosial

Selasa, 17 November 2026 - 09:06 WIB

Terima Aspirasi Warga Soal TPU, Kejari Depok Pastikan Proses Sesuai Aturan

Berita Terbaru

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Makan Bergizi Gratis (MBG) Kota Depok belum lama ini melakukan peninjauan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang berlokasi di Kecamatan Tapos. (Foto: Diskominfo Depok)

Berita Depok

Jamin Kualitas Gizi, Satgas MBG Sisir 199 SPPG di Depok

Selasa, 17 Nov 2026 - 18:24 WIB

Sejumlah personel Kodim 0508/Depok menggelar aksi bersih-bersih di lingkungan Stasiun Depok Baru pada Jumat (13/11/26). (Dokumentasi: Humas Kodim Depok)

Berita Depok

Kodim Depok Sulap Stasiun Depok Baru Jadi Percontohan Kawasan Bersih

Selasa, 17 Nov 2026 - 18:19 WIB

Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok berjibaku memadamkan kobaran api yang melahap sebuah rumah di Jalan Maliki RT 06 RW 02, Kelurahan Abadijaya. (Foto: Dok. Narasumber)

Berita Depok

Tak Sampai Empat Jam, Damkar Depok Sukses Jinakkan Dua Kebakaran

Selasa, 17 Nov 2026 - 14:59 WIB

Ilustrasi kawasan Tahura yang berada di Pancoran Mas. (Sumber foto: Diskominfo Depok)

Berita Depok

Perawatan Ekosistem Tahura Pancoran Mas Diintensifkan

Selasa, 17 Nov 2026 - 14:57 WIB