Siarandepok.com- Seluruh kepala sekolah (Kepsek) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se Kota Depok dan Kota Bogor harus memprioritaskan siswa miskin dan tidak mengambil keputusan sendiri sendiri bila terjadi masalah maupun kendala dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2021/2022.
“Saya berharap dan menekankan bila ada persoalan, kendala dan masalah dalam kegiatan PPDB tahun 2021/2022 diharapkan untuk selalu berkoordinasi dengan Kepala Cabang Didik (KCD) Wilayah II Bogor yang membawahi Kota Depok dan Kota Bogor serta mendahului siswa miskin, ” tegas Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Propinsi Jawa Barat Dedi Supandi didampingi Kepala Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Wilayah II Bogor, I. Made Supriatna dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok Supian Suri saat inspeksi mendadak (Sidak) di SMA Negeri 1 Depok, Jumat (11/6).
Kegiatan sidak ke SMA Negeri 1 Depok termasuk Bekasi sesuai janji dirinya beberapa hari lalu terkait ingin memastikan kegiatan PPDB tahun 2021/2022 berjalan sesuai aturan yang berlaku, ingin mengetahui kendala dan permasalahan di lapangan serta rencana pemantapan persiapan rencana belajar tatap muka yang akan dilakukan bulan Juli 2021 mendatang.
Menurut dia, dirinya ingin memastikan pelaksanaan PPDB di Kota Depok dan Kota Bogor berjalan dengan baik dan sesuai dengan system yang sudah ada termasuk ingin mengetahui kendala dan apa saja yang menjadi masalah dalam PPDB di SMA 1 Depok sekaligus juga bertatap muka dengan para Kepala SMA dan SMK se Kota Depok dan Kota Bogor.
Harapan ini, tambah dia, tidak hanya untuk SMA/SMK di Kota Depok, Kota Bogor, Kab. Bogor dan Bekasi saja tapi seluruh wilayah propinsi Jawa Barat agar kegiatan PPDB yang pendaftaran melalui online atau daring berjalan lancar.
Terkait keluhan masyarakat adanya kesulitan dan keterlambatan memasukan data atau input mendaftar melalui online diduga server down. “Saya jamin tidak server down di Pemerintahan Jawa Barat, ternyata yang ada adalah pada saat mereka meng-input, jaringan di peng-inputnya itulah yang kurang bagus,” tegas Dedi Supandi yang sempat menjadi Pjs Wali Kota Depok tahun 2020.
Untuk kegiatan PPDB melalui jalur prestasi dan juga jalur berdasarkan status ekonomi keluarga peserta didik atau mereka yang tergolong sebagai warga kurang mampu. “Di Depok memang baru memiliki 14sekolah SMA dan 2 sekolah SMK negeri dengan jumlah 5.600 kuota sedangkan sekolah swasta ada 18.000 kuota dengan jumlah sekolah ratusan, ” tuturnya.
(Diana Hanny)
