Siarandepok.com-Kontroversi Draft Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 yang menghilangkan Frasa ‘agama’ menjadi perhatian serius dari sekretaris MUI Kota Depok, H. Khairullah, Dirinya bukan hanya menyayangkan hal tersebut tapi juga mengkritisi draft PJPN yang dirumuskan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI.
“ Saya tidak setuju dengan penghapusan frasa Agama dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional, karena bertentangan dengan peraturan di atasnya, yakni; Peraturan Pemerintah, UU Sisdiknas, UUD 1945 dan Pancasila”. Ujar H.Khairullah Kepada SiaranDepok, Rabu, (10/03/2021)
Menurut Pria yang juga Anggota DPRD Depok dari PKS mengungkapkan bahwa Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 berbunyi: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang”. Selanjutnya pada ayat (5) disebut, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
“Agama tidak boleh dipisahkan dari sistem pendidikan nasional. Agama juga tidak boleh dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Justru agama harus menjiwai seluruh gerak lahir dan bathin bangsa Indonesia,” Pungkas H.Khairullah.
Sebelumnya diberbagai media, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengkritisi tidak adanya frasa ‘agama’ dalam draf rumusan peta jalan pendidikan. Menurut Haedar, hilangnya frasa ‘agama’ merupakan bentuk melawan konstitusi, karena merunut pada hierarki hukum, produk turunan kebijakan tidak boleh berbeda dari peraturan di atasnya.
