Siarandepok.com – Rintis Yanto, mantan Ketua DPRD Depok periode 2009-2014 menanggapi kemeriahan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Depok 2020. Menurut Rintis, pilihan politiknya jatuh kepada Pasangan Calon (Paslon)Wali-Wakil Wali Kota Depok, Nomor Urut 2, Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono.
Alasan Rintis memilih Idris-imam berdasarkan rekam jejak mereka berdua dan visi misi serta program kerja yang dianggap lebih rasional dan bisa direalisasikan di Kota Depok.
“Program Kerja dan Visi Misi yang disampaikan oleh Paslon nomor urut 2 lebih rasional dan bisa direalisasikan dalam kondisi Depok yang terkena imbas resesi ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Terlebih, pandemi ini belum bisa dipredisi kapan berakhir. Maka 10 program unggulan Paslon 02 itu lebih realistis dibanding lawannya di Pilkada Depok,” jelas Rintis, Sabtu (14/11/2020).
Dalam kesempatan tersebut Jaringan Relawan Idris-Imam (JARII) tersebut menyampaikan, sedikitnya ada tiga isu strategis yang akan dihadapi Depok lima tahun ke depan. Pertama, pelambatan ekonomi yaitu resesi ekonomi, kedua mengenai persoalan infrastruktur, ketiga mengenai kesehatan.
“Semua persoalan ini sudah dijawab oleh Paslon 2 dengan 10 program unggulannya,” tuturnya.
Lebih lanjut, Rintis menanggapi berobat gratis di fasilitas kesehatan (faskes) kelas tiga pakai KTP. Dia menganalisa program dari lawan Pilkada IDRIS-IMAM dari sejumlah penjelasan yang diunggah di media daring lawan paslon 2.
“Saya sedikit kesulitan menganalisa program ini, tapi beberapa penjelasan singkat lawan dari paslon 2 saat kampanye ke warga dan diunggah di media daring. Jadi lawan Pilkada dari Paslon 2 seperti meniru program di sejumlah daerah lain seperti Bekasi, Tanggerang dan wilayah di Sumatera,” paparnya.
Melalui Perda dan juknis di Perwal. Yaitu menginstruksikan seluruh faskes di Depok (Puskesmas dan RSUD) dan mungkin faskes swasta lewat Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS), untuk memfasilitasi, menerima dan merawat seluruh pemegang KTP Depok,” Sambung Rintis
“Data jumlah dan biaya orang sakit di Depok dalam setahun tidak ada yang bisa prediksi kongkrit berapa nilainya,” pungkasnya.
Untuk itu, Rintis menilai ada 2 model yang disiapkan dari program tersebut. Pertama bentuk dan modelnya seperti JKN dengan asuransi BPJS-nya yang sudah tercover oleh Pemkot, provinsi dan pusat. Misalnya 127 ribu jiwa dikali Rp 42.000 (BPJS kelas 3) dikali 12 bulan, maka hasilnya Rp 64 Miliar lebih.
Untuk itu kesimpulan Rintis, apapun modelnya program berobat gratis pakai KTP bertentangan dengan program JKN, BPJS-nya pemerintah pusat yang sudah tertuang lewat perundang-undangan
“Sementara partai pengusung dari lawan paslon 2 semuanya partai pemerintah. Apa mungkin mereka melawan arus pemerintah pusat,” kata Rintis.
Menurut Rintis Kalaupun program itu nantinya dipaksakan, lawan paslon 2 mensaving anggaran Rp 200 – 300 miliar, namun perlu dilihat ketersediaan anggaran lainnya. Seperti membangun 10.000 UMKM baru. Program ini luar biasa bagus berarti per tahun sekitar 2.500 UMKM.
Kesimpulannya, APBD Depok 2022 harus mengcover Rp 2 triliun dipastikan APBD Depok menjadi jebol. Program rutin yang lain akan terbengkalai seperti bangun sekolah, jalan rusak, atasi kemacetan, pembangunan taman. Bahkan, rumah sakit di daerah Tapos bisa terbengkalai.
“Belum lagi tujuh program yang lain, this’t not real, ini program langit yang tidak membumi. Karena itu lebih baik pilih program yang realistis milik Paslon 02 pada 9 Desember mendatang,” pungkasnya.
