Jakarta – Demi mendorong pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia sebagai bentuk realisasi visi pemerintah Indonesia untuk menjadi negara ekonomi terbesar ke-4 di dunia pada tahun 2045, perlu dibentuk wadah bagi para investor untuk berkomunikasi dengan pemerintah terkait berbagai peluang investasi infrastruktur di Indonesia.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Eddy Ganefo memgatakan sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, diperlukan konsolidasi dan koordinasi yang kuat antara moneter, fiskal dan dunia usaha. Hal ini untuk mewujudkan pembangunan nasional.
“Perlu diadakannya Forum komunikasi antara Pemerintah dengan para investor dalam dan luar negeri, baik di sektor infrastruktur maupun keuangan dan lembaga perbankan, mengenai peluang pengembangan sektor infrastruktur di Indonesia serta perkembangan-perkembangan terkini dalam skema pendanaan infrastruktur,” kata Eddy Ganefo di Kadin Indonesia, Kamis (01/11)
Sebagaimana diketahui, Indonesia baru saja diterpa berbagai musibah bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah. Mayoritas infrastruktur vital di daerah-daerah tersebut, termasuk diantaranya bandara, gardu listrik, pelabuhan dan menara telekomunikasi mengalami kerusakan yang cukup parah. Berdasarkan hal tersebut, Eddy menyampaikan pentingnya pembangunan infrastruktur yang mengedepankan aspek ‘disaster preparedness’.
“Kiranya forum tersebut nantinya dapat kita optimalkan untuk mendiskuksikan strategi mewujudkan pembangunan infrastruktur yang lebih baik dan tahan dari terpaan bencana. Selain itu, dari segi financial, bagaimana penerapan manajemen risiko bencana dan inovasi-inovasi finansial lainnya yang dapat diterapkan untuk kesiapan menghadapi bencana,” ucap Eddy.
Melihat kebutuhan sektor swasta berperan lebih, demi merealisasikan pembangunan proyek infrastruktur Indonesia.
“Tidak hanya besar di jumlah populasi penduduk, namun Indonesia juga memiliki banyak sekali potensi yang siap digali dan dimanfaatkan. Namun, diperlukan penghubung yang baik secara fisik, ekonomi, dan pembiayaannya. Dengan kata lain, infrastruktur adalah kuncinya,” ucap Eddy.
Dalam rangka realisasi rancangan pembangunan infrastruktur Indonesia, pemerintah dan pihak swasta membutuhkan skema pembiayaan yang baik dan solutif demi menunjang keberlanjutan pembangunan proyek infrastruktur di masa mendatang, salah satunya adalah melalui investasi di proyek pembangunan infrastruktur ini, jelas Eddy.
Menurut Data Asian Development Bank menunjukkan, estimasi kebutuhan investasi infrastruktur Asia dari tahun 2016-2030 tercatat USD 22,6 triliun atau sekitar USD 1,5 triliun per tahun. Dengan memperhitungkan mitigasi bencana dan adaptasi kenaikan biaya investasi yang dibutuhkan meningkat menjadi USD 26,2 triliun atau USD 1,7 triliun per tahun. Wilayah Asia Tenggara sendiri dalam periode 2016-2030 tersebut membutuhkan investasi infrastruktur sebesar USD 2,7 triliun dan dengan memperhitungkan mitigasi bencana dan adaptasi kenaikan bencana menjadi sebesar USD 3,1 triliun. (FKV)
