JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Eddy Ganefo mengatakan peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta wirausaha sangat penting dalam mencapai aspek pembangunan ekonomi berkelajutan. Menurutnya, UKM dan kewirausahaan tidak dibatasi oleh tantangan area geografis.
“Pemerintah Indonesia menilai UKM dan kewirausahaan berkontribusi besar untuk penciptaan lapangan kerja dan pasar tenaga kerja di setiap lini ekonomi. UKM dan kewirausahaan juga tidak dibatasi oleh tantangan area geografis sehingga para pelaku usaha di seluruh pelosok Indonesia dapat menggeluti bidang tersebut. UKM dan kewirausahaan juga menjadi kunci inovasi bisnis, berbeda dari perusahaan besar yang pilihan produksi dan teknologinya sangat ketat,” ujar Eddy di Kadin Indonesia, Jakarta, Sabtu (27/10).
Eddy menyebutkan, di Indonesia, 97 persen lapangan kerja berasal dari UKM. Namun hanya sekitar 10 persen UKM yang sudah menggunakan teknologi informasi dalam proses bisnisnya. Total UKM yang mampu melakukan kegiatan ekspor pun masih sangat terbatas, hanya sekitar 4 persen di 2017, sementara 60 persen UKM e-Commerce masih menjual produk-produk impor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kemampuan ekspor secara tidak langsung mengindikasikan kemampuan UKM Indonesia dalam bersaing di pasar global. Dari sudut pandang wirausaha, data Global Entrepreneurship Monitor 2018 yang menempatkan ekonomi Indonesia dalam kategori efficiency-driven atau ekonomi negara didorong efisiensi dari penggunaan berbagai faktor produksi, menunjukkan bahwa kesempatan dan peluang untuk menjadi wirausahawan di Indonesia dinilai lebih tinggi dibanding di belahan dunia lainnya, mencapai 47,74 persen berbanding dengan rerata 43,43 persen,” tutur Eddy.
Eddy menjelaskan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah menetapkan lima kebijakan untuk mendorong penguatan pengelolaan UKM dan kewirausahaan.
“Diantaranya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui promosi kewirausahaan, pelatihan vokasi, dan layanan pengembangan bisnis. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran melalui penggunaan teknologi, standar kualitas dan sertifikasi produk, serta perbaikan promosi, pemasaran, dan fasilitas kerja,” ujar Eddy.
Dalam mengimplementasikan kebijakan UKM dan kewirausahaan, Pemerintah Indonesia menetapkan delapan fokus utama, yaitu program pendanaan, program inovasi, program internalisasi, program pelatihan tenaga kerja, program manajemen pelatihan dan kewirausahaan, pendidikan kewirausahaan, program untuk kelompok target spesifik, serta pengadaan barang dan jasa publik.
Berkat delapan program tersebut, Eddy menambahkan, Indonesia berhasil mengatasi tiga dari lima faktor penghambat wirausaha, yakni wirausaha di usia sekolah, dukungan dan relevansi kebijakan pemerintah, serta program pemerintah terkait kewirausahaan, katanya.
“Terkait pendanaan UKM dan kewirausahaan, Pemerintah Indonesia terus berupaya memperluas akses terhadap produk pinjaman perbankan sehingga pelaku usaha tidak perlu lagi meminjam kepada kerabat, keluarga, atau rentenir,” pungkas Eddy. (FKV)
