Siarandepok.com- “Sama-sama kita ketahui bahwa penyelenggaraan pemerintahan tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat, jadi siapapun yang terlibat dalam pemerintahan maupun komponen yang terkait kita semua bertanggung jawab dalam mensejahterakan masyarakat,” ujar Wali Kota Depok Dr. KH. Mohammad Idris, MA saat Peresmian SP2D Online dengan BJB.
Orang nomor satu di Kota Depok mengingatkan bahwa tujuan penyelenggaraan pemerintahan tak lain dan tak bukan demi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, lanjut Kiai Idris, agar kesejahteraan masyarakat terwujud, sedikitnya ada 3 kekuatan utama dalam pemerintahan ini yang diistilahkan dengan pilar. Ada pilar normatif dan ada juga pilar implementatif.
“Pilar-pilar Normatif ini juga kekuatan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik tentunya pembangunan infrastruktur maupun pembangunan lainnya, dan yang kedua yang paling penting adalah pembangunan sumber daya manusia mentalitas dan spiritualitas, terang Kiai Idris.
Doktor Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Arab Saudi, ini menafikan bahwa kadang secara spiritualitas bagus namun secara mentalitas kurang. Artinya, tidak siap mentalnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berisiko. Perlu dicatat, lanjutnya, sumber daya manusia pada hakikatnya tonggak utama dimana sebaik-baiknya pemerintahan dan seindah-indahnya sistem perencanaan pemerintahan. Namun, jika sumber daya manusia tidak siap mentalnya maka akan sia-sia.
“Makanya suksesnya penyelenggaraan pemerintahan ini ada pada aparaturnya dan pada sumber daya manusianya,” jelas Kiai Idris.
Yang tidak kalah penting, lanjutnya, pengelolaan keuangan. Jujur, sambung Kiai Idris, agak sedikit gagap kalau bicara masalah keuangan. Pasalnya, sebagai aparatur hanya menyebut angka yang jumlahnya triliuanan namun tidak pernah megang. Jadi, pengelolaan keuangan ini salah satu pilar dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Tentunya membutuhkan pilar implementatif operasionalnya, pertama yang harus ditekankan adalah masalah komunikasi, komitmen dan spirit, tutup pria kelahiran Jakarta, 25 Juli 1961, itu.
