Siarandepok.com – Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok, Manto mengimbau kepada seluruh pemilik perusahaan di Kota Depok untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan atau buruh, selambat-lambatnya H-7 Lebaran. Jika hal tersebut tidak dilakukan perusahaan maka akan ada sanksi tegas dari pemerintah yang akan diterima perusahaan.
“Wali Kota Depok juga telah mengeluarkan surat edaran tanggal 15 Mei tahun 2019, tentang THR keagamaan. Nah, ini menjadi acuan perusahaan di Kota Depok untuk bisa membayarkan hak karyawan/buruh tepat waktu” ujarnya, di ruang kerjanya, Senin (27/05/2019).
Selain itu, kata Manto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Para Pekerja. THR wajib hukumnya diberikan kepada pekerja/buruh paling lambat H-7 Lebaran.
“Kalau lewat satu atau dua hari, masih bisa kita toleransi. Namun, jika sudah lebih dari aturan yang ditetapkan maka akan kita evaluasi dan panggil perusahaan tersebut” katanya.
Menurutnya, saat ini terdapat 673 perusahaan yang wajib lapor dan berdasarkan evaluasi tahun lalu, ada dua perusahaan yang telat membayarkan THR keagamaan.
“Sudah kami beri teguran dan evaluasi. Tahun ini kami terus mengimbau perusahaan untuk membayarkan hak pekerja tepat waktu. Mudah-mudahan masalah tahun lalu, tidak terjadi di tahun ini,” pungkasnya.
