Pemerintah Depok Kecewa karena DPRD Tolak Rencana Kota Religius

- Reporter

Sabtu, 18 Mei 2019 - 11:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Siarandepok.com – Pemerintah Kota Depok kecewa atas sikap Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat yang menolak Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Religius.

Menurut Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok, Salviadona, usulan rancangan peraturan daerah itu dalam rangka mewujudkan peningkatan tatanan kehidupan masyarakat yang berharkat, bermartabat, dan berakhlak mulia dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

“Hanya saja kami dari pihak eksekutif menyayangkan bahwa sebelum kami diberi kesempatan untuk menjelaskan maksud dan tujuan usulan Raperda tersebut secara sepihak Bamus menolak,” ujarnya, Jumat, 17 Mei 2019.

Wanita yang akrab disapa Dona itu mengaku sangat terbuka bagi saran dan masukan jika rancangan peraturan disetujui untuk masuk program pembentukan Peraturan Daerah tahun 2020. Tetapi, katanya, DPRD terlalui jauh mengembangkan praduga sebelum Pemerintah menjelaskan gagasan dasarnya.

Jika judul ataupun konten rancangan peraturan itu dianggap tendensius, Dona menyarankan, pada dasarnya bisa diubah atau dikoreksi. Maka di situlah pentingnya Pemerintah menjelaskan secara memadai.

PDIP menolak

DPRD Kota Depok menolak Raperda inisiatif Pemerintah Kota tentang Penyelenggaraan Kota Religius. Salah satu suara yang cukup vokal menolak hal itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Menurut Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo, raperda itu resmi ditolak Bamus DPRD untuk masuk dalam daftar Program Legislasi Daerah. Maka segala jenis pembahasan mengenai raperda ini tidak lagi dimungkinkan untuk dilakukan di setiap alat kelengkapan Dewan.

Hendrik menjelaskan, banyak pertimbangan menolak rancangan Perda yang diprakarsai oleh Wali Kota Mohammad Idris. Menurutnya, itu adalah ranah pemerintah pusat dan bukan kewenangan daerah. Ini merujuk pada Undang-Undang 23 tahun 2014 yang bersifat absolut.

“Kalau kita bicara agama maka kewenangan itu bukan milik pemerintah daerah tapi kewenangan pemerintah pusat. Karena kaitannya dengan pertahanan keamanan, fiskal, moneter, kemudian ada beberapa lagi. Sehingga pemerintah daerah tak memiliki hak untuk membahas itu,” katanya saat dikonfirmasi.

Alasan tak kalah penting karena religiusitas adalah hal yang bersifat sangat pribadi, berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. Maka bukan kewenangan kota untuk mengatur kadar religiusitas warganya.

“Perda PKR memiliki potensi diskriminatif baik terhadap umat beragama dan terhadap kaum perempuan. Perda ini juga memiliki kecenderungan untuk mengkotak-kotakkan warga Kota Depok yang sangat plural (majemuk),” katanya.

Dalam hal perilaku warga, kata Hendrik, Pemkot Depok bisa membuat aturan dalam kerangka ketertiban umum dan kemaslahatan kehidupan bersama, bukan dalam kerangka pahala dan dosa atau surga dan neraka.

“Intinya kami menghindari konflik antarumat beragama. Maka peran pemerintah mereka harus tampil, bagaimana semangat kebangsaan toleransi di Kota Depok ini bisa terjaga di tengah pluralisme yang begitu besar. Ini bisa menimbulkan diskriminasi terhadap keberagaman pemeluk agama dan itu tidak boleh,” ujarnya.

Berita Terkait

Penantian 6 Tahun Berakhir, Jalan Sawangan Village Kini Mulus
Keluarga Jadi Kunci Pendampingan Remaja, Komunikasi Terbuka Harus Dibangun
Lukisan Anak Istimewa SLB Budi Lestari Pukau Wali Kota Depok
Wujudkan Kota Ramah Anak, Supian Suri Siapkan Pembinaan Inklusif di Depok
Wadah Bakat Baru Siswa SLB Depok Segera Meluncur!
BIMBEL SUPERGO, MENJADI PELOPOR BIMBEL ALUMNI PESANTREN WUJUDKAN MIMPI TEMBUS PTN DI INDONESIA
Babak Baru Dugaan Perseteruan Hubungan Warga dengan Oknum Ketua RW di Depok
Depok Siap Bikin Kejutan! Intip Line-up Meriah Penutupan Porprov 2026

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 11:06 WIB

Depok Siap Bikin Kejutan! Intip Line-up Meriah Penutupan Porprov 2026

Rabu, 18 November 2026 - 09:59 WIB

LKSA Primago Depok Berikan Program Beasiswa Pendidikan Yatim & Dhuafa Kepada 19 Anak untuk Belajar di Pesantren Baik di Pesantren Leadership Primago & Gontor Tahun Ajaran 2026-2027

Rabu, 18 November 2026 - 09:56 WIB

MI Mumtaza Islamic School Gelar Program Permisi (Perkemahan Minggu Senin) Wujudkan Peserta Didik Yang Adaptip, Disiplin dan Berkarakter Kuat

Rabu, 18 November 2026 - 09:48 WIB

Masuk Gontor 2027? Yuk Belajar Langsung Dengan Pelopor Bimbel Masuk Gontor

Selasa, 17 November 2026 - 18:36 WIB

Telah Dibuka Penerimaan Santri Baru (PSB) SD Islam Pesantren Leadership Daarut Tarqiyah PRIMAGO Tahun Ajaran 2027-2028

Selasa, 17 November 2026 - 18:24 WIB

Jamin Kualitas Gizi, Satgas MBG Sisir 199 SPPG di Depok

Selasa, 17 November 2026 - 14:54 WIB

Kabar Baik! Jalan Raya Sawangan Sekitar SeCawan Resmi Dibuka Lebih Cepat

Selasa, 17 November 2026 - 14:43 WIB

SMA Bina Pangudi Luhur Gelar Kunjungan Desa Wisata Bersama Dirgantara AIA Tour Travel Depok

Berita Terbaru

Syukuran jalan Boulevard Perumahan Sawangan Village, Kecamatan Sawangan. (Foto: Humas Depok)

Berita Depok

Penantian 6 Tahun Berakhir, Jalan Sawangan Village Kini Mulus

Rabu, 18 Nov 2026 - 21:33 WIB

Pada acara pembukaan PPBK di Alun-alun Kota Depok pada Rabu (18/11/26), Wali Kota Depok yang juga Kamabicab Pramuka Kota Depok, Supian Suri, memperlihatkan karya lukis yang dihadiahkan oleh para murid SLB BC Budi Lestari. (Sumber: Siaran Depok/AN Rafi)

Berita Depok

Lukisan Anak Istimewa SLB Budi Lestari Pukau Wali Kota Depok

Rabu, 18 Nov 2026 - 19:49 WIB

Wali Kota Depok, Supian Suri saat diwawancarai setelah Upacara Pembukaan Pesta Pramuka Berkebutuhan Khusus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Depok yang bertempat di Alun-Alun Timur Kota Depok pada Rabu (18/11/2026). (Sumber foto: Siaran Depok/AN Rafi)

Berita Depok

Wadah Bakat Baru Siswa SLB Depok Segera Meluncur!

Rabu, 18 Nov 2026 - 13:52 WIB