Siarandepok.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menerima kunjungan kerja dari Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI di Aula Edelweis, Balai Kota Depok, pada Kamis (16/07/2026). Pertemuan strategis yang mengusung tema “Peran Diplomasi DPR RI untuk Pembangunan Kota Depok” ini dirancang sebagai forum untuk memperkuat sinergi dan mendorong potensi lokal Depok agar mampu bersaing di tingkat global.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk komitmen parlemen dalam menjembatani kepentingan daerah dengan jaringan internasional. Melalui berbagai kerangka kerja sama bilateral, regional, maupun internasional yang dimiliki DPR, BKSAP siap membuka jalan bagi daerah-daerah di Indonesia, termasuk Depok, untuk mengoptimalisasi potensinya di panggung dunia.
Dalam kesempatan tersebut, BKSAP menyoroti tiga modal utama yang dimiliki Kota Depok sebagai wilayah penyangga ibu kota. Modal pertama adalah statusnya sebagai kota pendidikan yang dihuni oleh universitas negeri ternama serta puluhan kampus lainnya. Keberadaan institusi pendidikan ini dinilai menjadi fondasi kuat untuk membangun kapasitas daerah yang berbasis pengetahuan.
Selain sektor pendidikan, Depok diuntungkan oleh bonus demografi yang melimpah dengan mayoritas penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang melek teknologi. Husein menilai karakteristik masyarakat yang adaptif terhadap digitalisasi ini merupakan modal kedua yang sangat ideal sebagai “bahan bakar” utama bagi pertumbuhan industri kreatif lokal.
Melihat potensi tersebut, BKSAP menawarkan peluang global sebagai modal ketiga untuk membawa Depok ke ranah internasional. Lembaga legislatif ini menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi program-program strategis, mulai dari pembentukan kota kembar (sister city), pertukaran pelajar (student exchange), hingga kolaborasi riset bersama di tingkat internasional.
Merespons dukungan tersebut, Wali Kota Depok, Supian Suri, menyampaikan apresiasi dan rasa syukurnya atas kehadiran para legislator nasional. Ia menekankan bahwa komunikasi dengan parlemen pusat sangat krusial bagi pemerintah daerah, mengingat banyak implementasi kebijakan dan pemenuhan kebutuhan pembangunan di Depok yang masih bergantung pada dukungan serta keputusan pemerintah pusat.
Sumber Berita: Portal Berita Resmi Pemerintah Kota Depok
