SIARANDEPOK.COM — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perempuan Bangsa Kota Depok menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) periode 2026–2031 yang berlangsung khidmat di Kafe Kaizen Heritage, Kota Depok, Sabtu (31/10/2026). Ajang lima tahunan ini mengusung tema “Perempuan Bangsa Bergerak: Memperkuat Kaderisasi, Memperluas Pemberdayaan, Menghadirkan Perubahan” sebagai landasan penguatan struktur dan kontribusi sosial organisasi.
Forum Muscab tersebut dihadiri oleh jajaran tokoh politik dan pengurus partai, di antaranya Ketua DPW Perempuan Bangsa Jawa Barat Hj. Yuningsih, Anggota DPR RI H. Sudjatmiko, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua DPC PKB Depok M. Faizin, Anggota DPRD Kota Depok H. Siswanto dan Hj. Tati Rahmawati, Kepala Kesbangpol Dudi Mi’raz, serta pengurus dan kader Perempuan Bangsa se-Kota Depok.
Pada sambutannya, Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kontribusi serta konsistensi Perempuan Bangsa yang terus memperjuangkan agenda perubahan dan pembangunan di Kota Depok. Ia menilai bahwa keberadaan organisasi perempuan memiliki peran krusial, terutama dalam membimbing keluarga dan mencetak generasi penerus yang berkarakter.
Muscab 2026 diproyeksikan sebagai momentum strategis untuk mengevaluasi kinerja pengurus, merumuskan arah program kerja lima tahun ke depan, serta menetapkan kepemimpinan baru periode 2026–2031. Penguatan kaderisasi yang inklusif dan berkelanjutan menjadi fokus utama agar Perempuan Bangsa melahirkan kader-kader yang memiliki kapasitas, integritas, dan daya saing di berbagai sektor kemasyarakatan.
Selain penguatan internal, Chandra turut mengajak seluruh kader Perempuan Bangsa untuk memperluas kolaborasi dengan program-program pemerintah daerah, khususnya dalam bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta penanganan isu sosial. Keterlibatan aktif perempuan diyakini menjadi pilar utama dalam mewujudkan peradaban dan kemajuan daerah yang lebih inklusif.
Diharapkan kepengurusan yang terpilih kelak mampu menjaga persatuan, mengedepankan kerja kolektif, serta memacu lahirnya keterwakilan perempuan di kursi legislatif, baik di tingkat kota, provinsi, hingga nasional.
