Siarandepok.com – Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Pradi Supriatna, menilai wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda belum perlu direalisasikan dalam waktu dekat. Menurutnya, saat ini tidak ada perubahan wilayah maupun struktur pemerintahan yang menjadi dasar untuk melakukan pergantian nama provinsi.
Pradi berpandangan, pemerintah sebaiknya memprioritaskan penyelesaian berbagai persoalan yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan fasilitas umum, serta upaya meningkatkan kesejahteraan warga di seluruh wilayah Jawa Barat.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan mancing bersama kader Partai Gerindra di Pemancingan Betay, Jalan Pendowo, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan sosialisasi penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 bagi kader Gerindra daerah pemilihan Beji, Cinere, dan Limo (BCL).
Menurut politisi Partai Gerindra itu, polemik mengenai perubahan nama provinsi tidak perlu disikapi secara berlebihan. Ia mengajak seluruh pihak untuk lebih fokus mendukung program pembangunan yang belum tuntas, baik di bidang infrastruktur maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Lebih baik kita fokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat dan menyelesaikan berbagai program pembangunan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah,” ujarnya.
Pradi, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok, menambahkan bahwa perubahan nama sebuah daerah bukanlah proses yang sederhana. Menurutnya, langkah tersebut memerlukan persetujuan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, DPRD, hingga pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ia menjelaskan bahwa setiap perubahan nama wilayah harus melalui tahapan administrasi dan regulasi yang panjang sehingga tidak dapat dilakukan secara instan.
“Perubahan nama wilayah pemerintahan membutuhkan waktu, kajian, dan persetujuan dari banyak pihak. Karena itu, saya berharap perhatian kita tetap tertuju pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Pandangan serupa disampaikan Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Gerindra Kecamatan Cinere, Juhri. Ia mengatakan kader partainya saat ini lebih memprioritaskan pelaksanaan program-program yang mendukung pembangunan daerah daripada membahas wacana pergantian nama provinsi.
Menurut Juhri, perubahan nama Jawa Barat masih sebatas usulan sehingga belum menjadi agenda yang mendesak untuk direalisasikan.
“Kami memilih fokus menjalankan program pembangunan dan mendukung kebijakan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Soal perubahan nama Provinsi Jawa Barat masih sebatas wacana,” ujarnya.
