SiaranDepok –Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, menyoroti dua isu strategis dalam kegiatan Rembuk dan Bincang Otonomi Daerah (REBOAN) yang diselenggarakan Kemendagri, yakni pembatasan belanja pegawai serta dukungan terhadap program strategis nasional. Forum ini menjadi ruang diskusi penting bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan tantangan sekaligus mencari solusi bersama pemerintah pusat.
Dalam paparannya, Chandra mengungkapkan bahwa porsi belanja pegawai Pemerintah Kota Depok saat ini mencapai 34 persen dari APBD, masih berada di atas batas maksimal 30 persen yang ditetapkan. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, Pemkot Depok akan berkoordinasi dengan Kemendagri untuk mendapatkan arahan dan skema penyesuaian (exercise) yang tepat agar tetap memenuhi ketentuan tanpa mengganggu kualitas layanan publik.
Selain isu belanja pegawai, dukungan terhadap program strategis nasional juga menjadi perhatian utama. Pemkot Depok menyatakan komitmennya dalam menyukseskan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berperan dalam penanganan stunting, serta Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang diharapkan mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menekan angka kemiskinan.
Chandra juga menekankan pentingnya kejelasan peran pemerintah daerah, termasuk terkait porsi pendanaan dari APBD, agar implementasi program nasional dapat berjalan optimal, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.
Melalui forum REBOAN ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga setiap kebijakan yang diambil tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kota Depok. (Yuda)
