SiaranDepok — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa pembangunan desa menjadi tolok ukur utama kemajuan suatu negara.
Menurutnya, desa merupakan garda terdepan pelayanan publik sekaligus penggerak pembangunan nasional berbasis potensi wilayah.
“Artinya, Indonesia akan maju jika desanya maju,” ujar Wiyagus saat membuka Lokakarya Desa dan Kelurahan Berprestasi di Pendopo Gedhe, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (14/1/2026).
Ia menyampaikan, visi Indonesia Emas 2045 hanya dapat tercapai apabila tata kelola pemerintahan berjalan optimal serta pembangunan terhadap 75.266 desa dan 8.496 kelurahan dilakukan secara berkelanjutan dan inklusif.
Wiyagus menambahkan, pembangunan desa saat ini menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Sejalan dengan Asta Cita keenam, desa tidak lagi diposisikan sebagai objek, melainkan sebagai subjek pembangunan yang berdaya, mandiri, dan inovatif.
Dalam kesempatan tersebut, ia mengapresiasi tren positif pembangunan desa yang ditandai dengan meningkatnya jumlah desa berstatus berkembang dan maju.
Capaian ini didukung oleh penguatan transparansi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi lokal melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Selain itu, Wiyagus menekankan pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.
Kopdeskel Merah Putih dinilai berperan strategis sebagai penggerak produksi, distribusi, dan pemasaran hasil desa, serta dapat disinergikan dengan Program Makan Bergizi Gratis melalui penyediaan bahan pangan lokal dan penguatan rantai pasok pangan nasional.
Tak hanya membahas pembangunan, Wiyagus juga menyampaikan duka cita atas bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Ia menilai peristiwa tersebut menjadi pengingat pentingnya membangun desa yang tangguh terhadap bencana.
“Perlu perencanaan yang tepat, penguatan kapasitas aparatur desa, serta pemanfaatan dana desa yang diarahkan pada mitigasi dan pemulihan pascabencana,” ujarnya.
Ia menegaskan, kemandirian desa harus dibarengi dengan kesiapan menghadapi dampak perubahan iklim agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2026. (Asep)
