Siarandepok.com – Jakarta – Sejumlah daerah di Jakarta, Tangerang, dan Tangerang Selatan mengalami banjir yang cukup parah. Hal ini menjadi anomali karena banjir justru terjadi saat memasuki musim kemarau dan terjadi di daerah-daerah yang sebelumnya belum pernah tergenang banjir.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menyampaikan banjir yang terjadi di musim kemarau merupakan pertanda perubahan iklim yang semakin mengancam.
“Banjir yang terjadi di musim kemarau ini bukan hal biasa. Ini bukti bahwa pola cuaca kita sudah sangat tidak menentu. Pemerintah daerah dan pusat harus merespons cepat dengan memperkuat manajemen krisis, baik dalam sisi mitigasi maupun adaptasi terhadap krisis iklim,” tegasnya.
Doktor Ilmu Politik UI ini menyampaikan, manajemen krisis menghadapi perubahan iklim yang bisa dilakukan di antaranya integrasi perencanaan tata ruang, sistem drainase yang memadai, hingga pelibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
Eddy menyebut sistem peringatan dini dan respons cepat juga harus diperkuat karena potensi bencana kini tidak lagi bisa diprediksi hanya berdasarkan musim.
“Kementerian terkait dan Pemerintah Daerah Jakarta dan sekitarnya sebaiknya satu suara dan kompak dalam kebijakan mencegah dampak krisis iklim ini semakin merusak. Jangan ada ego sektoral mencegah krisis iklim ini, baik dari kebijakan di hulu untuk menjaga lingkungan maupun kebijakan di hilir dalam bentuk adaptasi tata ruang dan penghijauan di wilayah perkotaan,” lanjutnya.
“Kita tak bisa lagi berpegang pada pola musim konvensional. Ketika kemarau pun bisa banjir, maka harus ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem drainase, alih fungsi lahan, dan pengelolaan daerah tangkapan air,” lanjutnya.
Waketum PAN ini terus mendorong agar para kepala memiliki kebijakan konkret dalam menangani krisis iklim dan bencana hidrometeorologi seperti banjir.
“Kepala daerah harus segera menyusun langkah strategis, mulai dari perbaikan tata kelola air, sistem drainase yang lebih baik, hingga kesiapan tanggap darurat yang lebih cepat dan efektif. Jangan hanya bertindak ketika bencana sudah terjadi,” tegasnya.
Secara khusus, Eddy juga mengingatkan pentingnya edukasi publik terkait krisis iklim dan perlunya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Menurutnya, penanganan perubahan iklim tidak bisa diserahkan hanya pada satu sektor saja.
“Krisis iklim ini adalah tantangan global yang dampaknya sudah sangat lokal. Maka kita perlu kebijakan nasional yang terintegrasi, bahkan sampai melibatkan warga dengan mitigasi, adaptasi, dan juga edukasi kepada masyarakat,” tutup Anggota DPR RI Komisi XII ini.
