Siarandepok.com-Adanya guru yang berkualitas merupakan prasyarat untuk melahirkan anak didik yang berkualitas. Proses pembelajaran yang bermutu hanya bisa dilaksanakan oleh guru yang juga bermutu.
Melahirkan guru yang berkualitas adalah komitmen Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam (AYPI) Indonesia-ASEAN. Organisasi yang mewadahi yayasan pendidikan Islam di Indonesia dan ASEAN ini senantiasa meneguhkan komitmen untuk mencetak guru yang berkualitas. Diantaranya dengan melakukan berbagai kegiatan seperti pelatihan, workshop, seminar dan Foccus Group Discussion (FGD).
Jum’at (1/12/2023) AYPI menggelar Seminar dan FGD dengan tema Toward Islamic World Class Teacher. Kegiatan berlangsung di Gedung Fajar Hidayah, Jl. Wisata Utama, Kota Wisata, Gunung Putri, Bogor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Acara menghadirkan para pakar dan pegiat pendidikan sebagai narasumber. Diantaranya Dr. Deni Hadiana, M.Si (Peneliti BRIN), Dr. Aris Adi Leksono (Pergunu), Dr. M. Ardiansyah, M.Pd.I (Ponpes At-Taqwa Depok), Dedi Setyo Afrianto, M.Pd (Direktur Pendidikan NFBS Bogor), Dr. Agus Sriyanta (Ketua BMPS Bogor), Dadeng Wahyudi, S.Pd., ME (Ketua AYPI Jabar), dan Khairunnas, S.HI., MM dari Yayasan Perguruan Al-Iman sebagai moderator.
FGD yang dihadiri oleh jajaran pengurus AYPI, guru dari berbagai sekolah, serta perwakilan pemerintah Kabupaten Bogor itu fokus membahas peningkatan kualitas sekolah serta kesejahteraan guru. AYPI melihat perlu komitmen bersama khususnya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru. “AYPI berharap pemerintah tidak membedakan perlakuan antara guru di sekolah negeri dan sekolah swasta,” ujar Ketua AYPI H. Mirdas Eka Yora, M.Si didampingi pembina AYPI H. Evi Afrizal Rusdi saat membuka acara.
Mirdas menyoroti kebijakan pemerintah dalam rekrutmen guru PPPK. Menurutnya kebijakan pemerintah ini merupakan angin segar bagi peningkatan kesejahteraan guru. “Namun kita harapkan guru swasta yang lulus PPPK tetap ditugaskan mengajar di sekolah asal. Jika sebelumnya dia mengajar di sekolah swasta, jangan dipindahkan ke sekolah negeri,” tuturnya.
Mirdas melihat kebijakan guru PPPK harus mengajar di sekolah negeri ini dapat mengganggu sekolah swasta. “Padahal kita sudah susah payah melatih dan mendidik mereka hingga menjadi guru yang berkualitas,” tukasnya.
Oleh karena itu, Mirdas menyampaikan hasil dari FGD ini akan disampaikan kepada instansi terkait agar kebijakan tentang pengelolaan guru bisa lebih merata antara sekolah negeri dan swasta. “Mayoritas sekolah di Indonesia dikelola oleh swasta. Sudah selayaknya pemerintah membantu agar sekolah-sekolah swasta bisa tumbuh dan berkembang. Agar kita bisa bersama-sama memenuhi tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” tutupnya./Naz
