Siarandepok.com-Pemerintah RI telah berkomitmen untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sebagaimana tertuang pada RPJMN 2019-2024.
AKI dan AKB merupakan indikator penting dalam mengukur derajat kesehatan suatu negara.
Dari hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015, AKI tercatat sebesar 305/100.000 kelahiran hidup (KH). Sedangkan AKN, sebesar 15/1.000 KH.
Melihat data ini, tentu saja menjadi beban berat bagi pemerintah untuk memenuhi target SDGs 2030 untuk AKI 70/100.000 KH, AKN 7/1.000 KH dan AKB 12/1.000 KH.
Namun program keluarga berencana sudah diakui secara global sebagai intervensi kunci untuk menurunkan kematian ibu dan bayi, yang masih menjadi masalah besar di Indonesia.
Pada Tahun 2015 hingga 2019 Jhpiego melalui program Pilihanku, berupaya untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam meningkatkan cakupan pelayanan keluarga berencana terutama Keluarga Berencana Pasca Persalinan atau KBPP.
Program Pilihanku telah berhasil meningkatkan cakupan konseling KBPP (KB Pasca Persalinan) dari 3,2% tahun 2015 menjadi 79,5% di tahun 2019 dan meningkatkan cakupan pengguna KBPP dari 9,1% tahun 2015 menjadi 42,5% di tahun 2019.
Pada tahun 2020, Kementerian Kesehatan yang bekerjasama dengan Jhpiego telah memulai upaya perluasan dan peningkatan kualitas layanan KBPP.
Program “KBPP Pilihan” ini telah dimulai dari Juni 2020 – Juli 2023 di 12 Kabupaten di 3 Provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sumatera Utara).
Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan Program KBPP adalah faktor demand dari sisi masyarakat, dimana masyarakat sadar akan kebutuhannya untuk mengakses pelayanan KB utamanya KB Pasca Persalinan.
Kebijakan peningkatan KBPP telah didukung dengan adanya Peraturan Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Nomor 01 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana Pascapersalinan bagi Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana sebagai upaya optimalisasi dalam pendampingan ibu hamil hingga menjadi peserta baru pascapersalinan atau peserta KB baru setelah persalinan.
Dengan demikian, diharapkan target KBPP tercapai sesuai dengan yang diinginkan.
Dalam upaya meningkatkan penjangkauan dan penggerakan yang dilakukan oleh Penyuluh KB/PLKB, kader masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dalam melakukan edukasi dan sosialisasi di masyarakat, maka Jhpiego bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bogor menyelenggarakan Workshop Peningkatan Kapasitas KB Pasca Persalinan kepada PKB dan Mitra Terkait. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, Rabu-Kamis, 30-31 Maret 2022, di Hotel Santika Bogor.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan itu adalah BKKBN Pusat, Jhpiego, dan DP3AP2KB Kabupaten Bogor. Kepala Dinas DP3AP2KB Kabupaten Bogor, Dra. H. Nurhayati, M.Si, dalam kesempatan itu menyampaikan, perlunya peningkatan sosialisasi KB Pasca Persalinan di lini lapangan.
“Saya mengharapkan PKB dapat menjalin kerjasama dengan mitra seperti PKK untuk meningkatkan capaian KB Pasca Persalinan,” ujarnya./Naz
