Diduga di Kanwil Kemenag Jawa Barat Tarif Jadi Kepala Depag Rp 500 juta

- Reporter

Jumat, 29 Maret 2019 - 06:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Siarandepok.com – Dugaan terjadinya jual beli jabatan tak hanya terjadi di lingkungan Kanwil Kemenag Jatim pasca OTT Ketua Umum DPP PPP, Romahurmuziy (Rommy) oleh KPK.

Jual beli jabatan juga diduga terjadi di lingkungan Kanwil Kemenag Jabar.

Tidak hanya promosi jabatan Kepala Kemenag Kota maupun Kabupaten, juga hingga pengangkatan kepala seksi (kasi). Bahkan pengukuhan kepala KUA tak luput dari setoran.

Ingin jadi kepala madrasah di lingkungan Kemenag, mulai dari kepala MI, MTs hingga MA juga tidak gratisan.

Sasaran yang dimutasi juga bukan karena pertimbangan profesional, tapi diduga lebih ke faktor “manut” tidaknya pejabat kepada kepala Kanwil.

Dari informasi yang berhasil dihimpun Tribun Jabar, Rabu (20/3/2019), menyebutkan, praktik jual beli sudah berlangsung bertahun-tahun.

Jual beli jabatan kepala Kemenag Kota/Kabupaten misalnya ditarif sekitar Rp 300 juta.

Lalu setelah memasuki tahun 2016 naik menjadi rata-rata Rp 500 juta.

“Para kepala Kemenag Kota/Kabupaten yang diduga kuat terkena tarif sebesar Rp 500 juta itu, di antaranya di Subang, Purwakarta, Kabupaten Cirebon, Depok, Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kuningan dan Indramayu,” kata sumber di lingkungan Kanwil Kemenag Jabar.

Pengangkatan kasi di lingkungan kantor Kemenag Kota/Kabupaten ditarif antara Rp 100-200 juta tergantung “basah” tidaknya seksi yang ditempati.

Tarif Rp 50-100 juta dikenakan dalam pengangkatan kepala MI, MTs dan MA. Tapi khusus sekolah negeri.

“Yang lucu dan sebenarnya miris adalah pengukuhan kepala KUA juga tidak luput dari adanya tarif. Pada sebuah kesempatan ada pengukuhan 300 kepala KUA dengan tarif Rp 10 juta per kepala, hingga total penghimpunan dananya mencapai Rp 3 miliar,” kata sumber tersebut.

Disebutkan pula, jika kepala Kemenag Kota/Kabupaten ingin dirotasi mesti bayar Rp 50-100 juta.

Sikap tidak profesional dan proporsional juga dilakukan pihak Kanwil Jabar dalam hal mutasi dan rotasi.

Di Cianjur, Sumedang dan Pangandaran ada pengangkatan kepala Kemenag dengan pejabat yang bermasalah. Tidak hanya soal administrasi tapi juga disiplin.

“Sementara sejumlah sosok senior yang layak jadi kepala Kemenag malah terpinggirkan gara-gara tidak sejalan dengan pihak Kanwil.

Yang tidak sejalan pun ada yang dinonjobkan. Seperti di Purwakarta, dinonjobkan tapi ditarik menjadi karyawan Pemkab dengan jabatan yang proporsional karena memang kinerjanya bagus,” ujar sumber itu.

* Mulai 2016, naik jadi Rp 500 juta

* Untuk kepala madrasah dikenakan Rp 50 juta-Rp 100 juta

* Pegawai senior yang layak jadi kepala malah dipinggirkan

* Pengukuhan Kepala KUA ditari per orang Rp 10 juta

Lebih lanjut diungkapkan, praktik jual beli di lingkungan Kanwil Kemenag Jabar ini diduga ada keterkaitan dengan sosok Rommy yang menggunakan orang partai bernama Aria.

“Sosok Aria inilah yang diduga menjadi kaki tangan Rommy di Kanwil Kemenag Jabar,” katanya.

Informasi terakhir yang diterima sumber itu, menyebutkan, kepala Kanwil Kemenag Jabar akan dipromosikan menjadi pejabat di biro kepegawaian kantor Kemenag.

“Dia diduga kuat dan bukan rahasia lagi adalah orangnya Rommy. Jadi Kakanwil saja sudah lima tahun. Padahal normatifnya yang terjadi saat ini dua tahun paling lama sudah dipindah. Itu karena didiga kuat setorannya bagus,” ujarnya

Sumber : Tribun Jabar

 

Berita Terkait

Bangun Jiwa Leadership Santri, Pesantren Leadership Primago Depok Berpartisipasi Pada Kegiatan Persari Korps Kadet Republik Indonesia Gel 4 TW I TA 2026 Kodaeral III
Sambut Datangnya Bulan Ramadhan 1447H, Gerakan Ayo Peduli Sesama Gelar Baksos Sinergi ke 10 2026 di 3 Titik Distribusi
Pesantren Leadership Primago Depok Buka Program SDI mulai dari Kelas 4 SD/MI Se-Derajat dengan sistem Boarding School
Pengurus Pramuka Kecamatan Pancoran Mas Resmi Dikukuhkan, Perkuat Kolaborasi dan Pengabdian
Wawalkot Depok Serahkan SK PPPK Paruh Waktu Satpol PP dan Kukuhkan Satlinmas Kota Depok
Pemkot Depok Rilis Realisasi APBD Awal 2026, Pendapatan Daerah Capai Rp259,4 Miliar hingga Akhir Januari
BPJS Ketenagakerjaan Depok Imbau PPPK Paruh Waktu Tidak Terburu-buru Cairkan JHT karena Saldo Terus Berkembang
Tim Maung ASRI Bersama DPUPR Kota Depok Gerak Cepat Bersihkan Tumpukan Sampah di Sungai Kali Licin untuk Cegah Banjir

Berita Terkait

Minggu, 15 Februari 2026 - 14:35 WIB

Bangun Jiwa Leadership Santri, Pesantren Leadership Primago Depok Berpartisipasi Pada Kegiatan Persari Korps Kadet Republik Indonesia Gel 4 TW I TA 2026 Kodaeral III

Sabtu, 14 Februari 2026 - 17:06 WIB

Sambut Datangnya Bulan Ramadhan 1447H, Gerakan Ayo Peduli Sesama Gelar Baksos Sinergi ke 10 2026 di 3 Titik Distribusi

Sabtu, 14 Februari 2026 - 16:55 WIB

Pesantren Leadership Primago Depok Buka Program SDI mulai dari Kelas 4 SD/MI Se-Derajat dengan sistem Boarding School

Sabtu, 14 Februari 2026 - 13:17 WIB

Sambangi RW 15 Sukamaju, Anggota DPRD Jabar Puji Tata Kelola Pemerintahan dan Sinergisitas Warga

Jumat, 13 Februari 2026 - 22:38 WIB

Pengurus Pramuka Kecamatan Pancoran Mas Resmi Dikukuhkan, Perkuat Kolaborasi dan Pengabdian

Jumat, 13 Februari 2026 - 11:34 WIB

Pemkot Depok Rilis Realisasi APBD Awal 2026, Pendapatan Daerah Capai Rp259,4 Miliar hingga Akhir Januari

Jumat, 13 Februari 2026 - 11:33 WIB

BPJS Ketenagakerjaan Depok Imbau PPPK Paruh Waktu Tidak Terburu-buru Cairkan JHT karena Saldo Terus Berkembang

Jumat, 13 Februari 2026 - 11:33 WIB

Tim Maung ASRI Bersama DPUPR Kota Depok Gerak Cepat Bersihkan Tumpukan Sampah di Sungai Kali Licin untuk Cegah Banjir

Berita Terbaru