Siarandepok.com -Walikota Depok Mohammad Idris secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat Kecamatan Cilodong di aula Kantor Kecamatan Cilodong, Depok, Rabu (06/02/2019).
Musrenbang dihadiri Camat Cilodong Mulyadi, Anggota DPRD Depok M. Taufik, para kepala OPD, LPM se-Kecamatan Cilodong, para Lurah, unsur Forkopimka, ormas Kepemudaan, Kepala UPT Puskesmas, forum anak, Karang Taruna, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan wilayah kecamatan Cilodong.
Dalam kesempatan tersebut Walikota mengatakan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 130 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan kegiatan yang bersumber dari dana kelurahan menyebutkan pagu anggaran pembangunan tingkat Kelurahan tidak boleh kurang dari lima persen dari APBD. Artinya dana pembangunan Kelurahan tahun ini mengalami peningkatan dari Rp. 2 milyar menjadi 2,75 milyar. Semakin meningkatnya APBD Depok maka semakin maningkat pula pagu anggaran indikatif di tingkat kelurahan.
“Tahun ini pagu anggaran pembangunan Kelurahan sebesar Rp. 2,75 milyar dari APBD Depok sekitar Rp.3,46 trilyun,” kata Idris.
Dengan adanya kenaikan dana kelurahan tersebut, Idris berharap pembangunan tidak hanya difokuskan pada kebutuhan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, tetapi juga dimanfaatkan untuk pelayanan. Diantaranya peningkatan pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).” Hingga saat ini, dari total 1017 Posyandu di Kota Depok masih terdapat beberapa Posyandu yang perlu perhatian. Ada beberapa titik lahan di Kecamatan Cilodong yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan fisik Posyandu,” tuturnya.
Selain Posyandu, lanjut Idris, yang perlu mendapat perhatian adalah di bidang sosial dan ekonomi. Salah satunya terkait pemenuhan kebutuhan warga lanjut usia (lansia).
“Lembaga Lansia Indonesia (LLI) nanti harus proaktif mengusulkan berbagai hal yang menjadi kebutuhan lansia, agar nanti dapat diintegrasikan dengan kebutuhan anggaran di tingkat kecamatan,” pungkas Idris.
