Setidaknya ada tiga isu utama di perbatasan diantaranya keamanan, kesejahteraan dan ekonomi. Hal tersebut diungkapkan Hariqo Wibawa Satria, Direktur Eksekutif KOMUNIKONTEN (Institut Media Sosial dan Diplomasi), Selasa, (25/09/2018).
Pada sisi lain, pemerintah terus melakukan percepatan pembangunan daerah perbatasan, berbagai kementerian dan lembaga negara terlibat sesuai fungsinya. Selain tiga hal tersebut, menurut Hariqo, terdapat satu lagi yang juga harus dipikirkan yaitu partisipasi publik, utamanya dalam publikasi pembangunan daerah perbatasan.
Lebih lanjut, Hariqo mengatakan kekuatan publikasi yang dilakukan masyarakat adalah otentik serta pesannya pun beragam. Sedangkan kelemahan publikasi yang sentralistik, konten dan pesannya cenderung kaku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ditegaskan Hariqo, untuk itu KOMUNIKONTEN menggelar diskusi dengan tema, “Partisipasi Publik Dalam Publikasi Capaian Pembangunan Daerah Perbatasan oleh Pemerintah Indonesia.” Diskusi ini, papar Direktur Eksekutif KOMUNIKONTEN ini, yaitu bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam produksi dan distribusi konten terkait pencapaian pembangunan perbatasan yang dilakukan Pemerintah Indonesia.
“Kepentingan nasional adalah diatas segala kepentingan kelompok, bukti nyata pembangunan daerah perbatasan harus sampai kepada kepada masyarakat Indonesia, kepada negara tetangga dan kepada segelintir oknum yang masih memprovokasi ingin berpisah dari NKRI,” jelas Hariqo.
Akan hadir sebagai narasumber dalam diskusi ini Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc (Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Alfi Rahmadi (Direktur Infokom Institut Studi Strategi Indonesia, Eddy Ganefo, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan Robert Simbolon (Deputi Badan Nasional Pengelola Perbatasan).
Diskusi ini akan diaksanakan di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 112, Menteng, Jakarta Pusat. Diskusi tersebut dijadwalkan pada Kamis, 27 September 2018, pukul 14.00 – 17.00 WIB.
Kerja Nyata Pemerintah
Sementara itu, Lukman Hakim selaku ketua panitia diskusi dari KOMUNIKONTEN mengatakan, apabila pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla telah melakukan kerja nyata yang langsung dirasakan warga. Menurutnya, hanya saja upaya pemerintah tidak bisa terlampau cepat karena luasnya wilayah. Lukman memggambarkan, NKRI bukan Singapura, bukan juga Swiss yang wilayah perbatasannnya kecil, tidak seperti Indonesa.
“NKRI sangat luas, yang paling penting adalah pembangunan dari pinggiran sudah dimulai dan adanya jaminan pembangunan berkelanjutan untuk semua daerah perbatasan,” harap Lukman.
Untuk itu, lanjut Lukman, diperlukan gotong royong dari seluruh komponen. Diskusi ini, tambahnya, juga diharapkan semakin membangunkan kesadaran bahwa kinerja-kinerja pemerintah jangan dirusak dengan penyebaran-penyebaran informasi hoax demi kepentingan politik sesaat. Pemerintah juga diharapkan terus memperkuat website-website kementerian dan lembaga resmi dengan terus memperbarui konten-konten.
“Apabila website pemerintah kuat, sehingga masyarakat mempunyai rujukan jika terdapat berita atau informasi hoax,” pungkasnya
