Indonesia dan Sri Lanka bertekad untuk menguatkan kerja sama di sektor industri guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi kedua negara. Kesepakatan ini merupakan hasil pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe di sela perhelatan World Economic Forum (WEF) on Asean di Hanoi, Vietnam.
“Tentunya banyak sekali peluang bisnis yang bisa dimanfaatkan Indonesia melalui kemitraan dengan Sri Lanka, seperti di sektor industri perkeretaapian,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sesuai keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Kamis (13/9).
Menurut Menperin, pemerintah telah menawarkan kerja sama ‘Paket Lengkap’ kepada Sri Lanka guna membangun fasilitas dan infrastruktur perkeretaapian di negara tersebut. “Jadi bukan hanya untuk menjual gerbong kereta api saja, tetapi juga menawarkan pembuatan sistem persinyalan, rel, hingga depot dan stasiun,” sebutnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada kesempatan itu juga dibahas mengenai tindak lanjut dari rencana Sri Lanka yang ingin membeli 60 gerbong kereta api yang diproduksi PT INKA. “Ini merupakan salah satu komitmen Presiden Jokowi agar Indonesia dapat berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Sri Lanka,” ungkap Airlangga.
Menteri Airlangga menyatakan, Indonesia saat ini termasuk salah satu pemain industri manufaktur sarana kereta api terbesar di Asia Tenggara. Produk industri kereta api dalam negeri telah mampu memenuhi pesanan pasar domestik, bahkan luar negeri khususnya ke negara berkembang dan kawasan regional.
“Kami terus memacu industri perkeretaapian nasional agar dapat menguasai pasar domestik dan semakin berperan dalam supply chain industri perkeretaapian untuk pasar global,” tegasnya. Untuk itu, Kementerian Perindustrian telah mendorong PT. INKA agar terus melakukan kegiatan pembinaan terhadap industri komponen berskala kecil dan menengah sehingga mampu menghasilkan produk yang mutunya sesuai standar dan bisa digunakan dalam industri perkeretaapian.
Menperin menyampaikan, industri penunjang kereta api di dalam negeri sudah mampu memproduksi sekitar 70 persen dari total kebutuhan komponen, termasuk rangka kereta api. “Kami berharap dalam dua sampai tiga tahun ke depan, industrinya mampu sampai 80 persen dari jumlah kebutuhan,” ujarnya.
Guna memperluas pasar ekspor, Kemenperin juga aktif memacu industri kereta api nasional agar terus melakukan inovasi teknologi khususnya untuk produk-produk yang berorientasi ekspor. Selain itu secara proaktif menjalin kerja sama bisnis dan promosi dalam rangka meningkatkan akses pasar ke negara-negara yang memiliki potensi pasar cukup besar, terutama di kawasan Asia seperti Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Filipina, Malaysia, Thailand, Zambia, Nigeria dan Mesir.
Selain di sektor perkeretapian, Pemerintah Indonesia dan Sri Lanka juga menindaklanjuti kesepakatan sebelumnya dalam bidang perdagangan. Salah satunya adalah upaya bersama kedua negara untuk mengekspor pakaian jadi ke Uni Eropa.
“Upaya pengajuan bersama ke Komisi Eropa terkait pengiriman pakaian jadi akan membuka akses pasar ke Uni Eropa. Kita harus melanjutkan pendekatan intensif kita sehingga proposal dapat diterima oleh Uni Eropa,” kata Presiden Jokowi.
Berdasarkan Making Indonesia 4.0, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan satu dari lima sektor manufaktur yang tengah diprioritaskan pengembangannya sebagai pionir dalam peta jalan penerapan revolusi industri keempat. Pasalnya, industri TPT nasional telah memiliki daya saing tinggi karena struktur manufakturnya sudah terintegrasi dari hulu sampai hilir dan produknya juga dikenal memiliki kualitas yang baik di pasar internasional.
Kementerian Perindustrian mencatat, sebesar 30 persen pakaian jadi dari hasil industri TPT nasional adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, sedangkan 70 persennya untuk ekspor. Nilai ekspor industri TPT nasional mencapai USD12,58 miliar pada tahun 2017 atau naik 6 persen dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, sektor ini menyumbang ke PDB sebesar Rp150,43 triliun di tahun 2017.
Presiden Jokowi juga mengharapkan pembentukan kelompok kerja antar kedua negara dapat segera terealisasi guna mengidentifikasi potensi dan mengatasi hambatan dalam perdagangan dan investasi. “Kita harus mendorong agar sidang perdana kelompok kerja tersebut dapat dilaksanakan sesegera mungkin,” ucapnya.
Kepada PM Ranil, Jokowi pun mendorong agar studi kelayakan bersama terkait upaya pembentukan perjanjian perdagangan bebas (FTA) antara RI-Sri Lanka dapat segera dimulai. Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut, yakni Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
