Wali Kota Depok: Perusahaan di Depok Tenaga Kerjanya Harus 80% Warga Depok

- Reporter

Senin, 26 Maret 2018 - 21:58

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Siarandepok.com – Ditemui usai menghadiri pembukaan Bursa Kerja yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok di Depok Mall pada Senin, 26 Maret 2018, Wali Kota Depok, yakni Mohammad Idris mengatakan bahwa ada imbauan wajib bagi perusahaan yang membuka usahanya di Kota Depok ini. Imbauan tersebut berupa pengadaan Sumber Daya Manusia (SDM) perusahaan tersebut atau bisa dikatakan sebagai tenaga kerja.

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memberikan imbauan wajib bagi perusahaan yang ada di Kota Depok bahwa 80% dari tenaga kerja teknis di perusahaannya haruslah penduduk Kota Depok. Hal ini dilakukan sebagai upaya Pemkot Depok meminimalisir angka pengangguran yang ada di Kota Depok.

Pertama, kalau perusahaan existing selalu kita imbauan. Tapi kalau yang perusahaan perusahaan baru, ketika dia mau ngurus izin itu kita wajibkan,” terang Idris usai menghadiri sekaligus membuka kegiatan Bursa Kerja pertama Pemkot Depok di tahun 2018.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sedangkan untuk tenaga ahli atau profesional, Pemkot Depok hanya mematok sebesar 20% saja tenaga kerja yang merupakan penduduk Kota Depok di setiap perusahaan. Idris mengatakan bahwa hal tersebut telah diterapkannya melalui Memorandum of Understanding  (MOU) yang diberikan ketika perusahaan tengah mengurus perizinan. Jadi, menurutnya sudah jelas dan terikat dengan perizinan.

Ya seperti itu,  sudah ada MOU. Semuanya terikat dengan perizinan, di dalam perizinan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) itu ada. 80%. Itu untuk tenaga teknis ya… Kalau untuk tenaga profesional ini kayaknya agak sedikit sulit. Itu persentasenya lebih sedikit. Kalau nggak salah 20% lah,” ungkapnya.

Idris menambahkan bahwa untuk perusahaan yang melanggar imbauan tersebut, tidak akan diberikan sanksi seperti sanksi administratif. Sebab, itu tidak dibenarkan. Sebagai gantinya, perusahaan yang tidak menaati peraturan tersebut, akan dipersulit dalam mengurus segala perizinan di Pemkot Depok.

 

Penulis: Suci Cahyani

Editor: Siti Melyana

<

Berita Terkait

Ketua Dewan Kebudayaan Kota Depok (DKD) Dr Awaluddin Faj Hadiri Kegiatan Ngubek Empang Lebaran Depok 2024
Pia Eks Vokalis Utopia Akan Hadir Meriahkan Acara Lebaran Depok 2024
SMP ARRAHMAN DEPOK Adakah Kegiatan Wisata Akhir Tahun Ke Pengalengan Bersama Dirgantara AIA Tour Travel Depok
Komunitas Pers Tolak Draft UU Penyiaran
Langkah Awal Revitalisasi Kawasan Pecinan, Pemkot Semarang Akan Benahi Kawasan Kelenteng Tay Kak Sie Dan Gapura Masuk
Bank Jateng Apresiasi Promedia Teknologi sebagai Ekosistem Media Daring yang Sehat
Gunakan Formasi Unik, Thiago Motta Sukses Bawa Klub ini Berada di Papan Atas Seri-A 
Menanti Aksi Ciamik Ester Nurumi Triwardoyo di Thailand Open 2024

Berita Terkait

Jumat, 17 Mei 2024 - 20:39

Ketua Dewan Kebudayaan Kota Depok (DKD) Dr Awaluddin Faj Hadiri Kegiatan Ngubek Empang Lebaran Depok 2024

Jumat, 17 Mei 2024 - 11:36

Pia Eks Vokalis Utopia Akan Hadir Meriahkan Acara Lebaran Depok 2024

Kamis, 16 Mei 2024 - 11:20

SMP ARRAHMAN DEPOK Adakah Kegiatan Wisata Akhir Tahun Ke Pengalengan Bersama Dirgantara AIA Tour Travel Depok

Rabu, 15 Mei 2024 - 20:09

Komunitas Pers Tolak Draft UU Penyiaran

Rabu, 15 Mei 2024 - 16:16

Langkah Awal Revitalisasi Kawasan Pecinan, Pemkot Semarang Akan Benahi Kawasan Kelenteng Tay Kak Sie Dan Gapura Masuk

Rabu, 15 Mei 2024 - 16:10

Gunakan Formasi Unik, Thiago Motta Sukses Bawa Klub ini Berada di Papan Atas Seri-A 

Rabu, 15 Mei 2024 - 16:07

Menanti Aksi Ciamik Ester Nurumi Triwardoyo di Thailand Open 2024

Rabu, 15 Mei 2024 - 15:57

Mustika Ratu Hair Care Series Raih Top Innovation Award 2024

Berita Terbaru

Berita

Komunitas Pers Tolak Draft UU Penyiaran

Rabu, 15 Mei 2024 - 20:09