Oleh : Alfa )*
Kerusuhan di Papua dan Papua Barat pada 19 Agustus 2019 yang dipicu oleh dugaan rasisme kepada mahasiswa Papua, telah ditangani serius oleh Aparat Keamanan. Pasca kejadian tersebut, Kodam V langsung menyelidiki enam anggotanya yang diduga terlibat dalam pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, pada Sabtu, 17 Agustus 2019. Enam orang ini ditengarai berteriak rasis dalam kejadian tersebut. Menurut Pangdam Kodam V Brawijaya, Mayor Jenderal Wisnu Prasteya Budi, mereka sudah memeriksa anggota TNI sejak video pengepungan viral.
Kronologi kerusuhan di Papua tersebut dimulai dari adanya kabar mahasiswa Papua diduga melakukan penghinaan atas bendera Merah Putih. Yang disusul oleh pengepungan asrama mahasiswa asal Papua di Surabaya.
Sehingga pihak berwajib akhirnya menggiring ke-43 mahasiswa yang diduga menghina bendera Merah Putih. Menyikapi hal tersebut, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini secara tegas membantah akan mengusir mahasiswa Papua tersebut. Pihaknya menjelaskan tengah mengamankan guna dilakukan penyelidikan tentang kasus tersebut.
Dengan hormat Tri Rismaharini meminta maaf jika memang terdapat kesalahan. Namun, beliau tetap kukuh tidak bermaksud melakukan pengusiran. Bahkan beliau juga mengatakan sering mengikutsertakan mahasiswa Papua dalam berbagai kegiatan. Masyarakat Surabaya sangat terbuka akan kehadiran masyarakat Papua.
Selain itu ditengarai adanya campur tangan oknum TNI yang dinilai memperkeruh suasana. Tindakan rasialis yang diduga dilakukan oleh lima anggota TNI tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Staf Kodam V/Brawijaya Brigadir Jenderal Bambang Ismawan. Namun, pihaknya telah mengklaim jika terduga telah ditindak. Bambang Ismawan menyatakan hukuman dapat berupa pencopotan jabatan ataupun lainnya. Hal ini bisa didasarkan atas kesalahan pelaku.
Pihaknya terus mengembangkan penyelidikan. terkait tindakan rasial ini. Ia juga mengungkapkan tak ada maksud untuk menutupi kasus ini. Menurut keterangan saksi TNI pelaku rasial ini bertugas di wilayah Surabaya Timur. Sehingga, penyelidikan ke wilayah ini terus diperdalam guna didapatkan data yang valid.
Penyelidikan mengenai video yang memuat aksi rasial juga tengah dikembangkan. Masyarakat dimohon bersabar karena memang membutuhkan waktu agar tidak ada kesalahan dalam penanganan kasus ini. Mengingat kasus ini sangatlah rawan.
Hal-hal semacam ini dinilai sangat kritis, karena ditakutkan mampu menimbulkan efek yang lebih besar lagi. Kenyataannya banyak isu rasialis ini digunakan untuk faktor politik lainnya. Dengan mendompleng isu sebagai perwujudan kepentingan secara pribadi maupun kelompok.
Sekali lagi, masyarakat diminta untuk bersabar dan tidak mudah terprovokasi. Papua tetap merupakan negara NKRI. Serta tidak ada maksud untuk mendiskriminasinya. Mungkin saja ada kesalahpahaman yang kemudian dimanfaatkan oknum tertentu guna menyulut kembali konflik yang telah reda.
Meski kesenjangan dari berbagai faktor antara kota yang satu dengan lainnya seringkali menjadi masalah klasik. Namun pemerintah beserta semua elemen aparatur negara berusaha untuk tetap bertindak adil dan bijaksana. Namanya saja negara multikultur, yang terdiri sari berbagai suku, ras, agama, latar belakang ekonomi dan lainnya. Akan ada saja hal-hal semacam ini yang jika tidak diantisipasi akan menyebabkan perpecahan.
NKRI bukan hanya satu atau dua pasang mata, hati dan juga pikiran. Namun wujud dari satu kesatuan seluruh keunikan orang-orang yang bersedia menjadi bagian di dalamnya. Menjadi pribadi yang lebih baik serta peka dengan lingkungan sekitar agaknya bisa menjadi salah satu cara mewujudkan toleransi. Menghindari aneka ujaran kebencian serta kalimat maupun tindakan provokatif yang merugikan dirasa sangatlah penting.
Coba kembali ingat ketika Presiden RI pertama kita mencoba mempertahankan wilayah Papua Barat. Kita memang tidak secara langsung mengalami hal ini bukan? Namun bukan berarti menjaga persatuan NKRI itu adalah hal remeh temeh dan mudah untuk dilakukan. Nyatanya akhir-akhir ini berbagai isu terkait Papua mulai mendominasi. Mulai isu rasial hingga tersulutnya kerusahan yang diakhiri permintaan kemerdekaan.
Dari sini seharusnya bisa kita ambil pelajaran. Untuk terus tetap membuka diri dalam hal positif dan waspada dengan segala kemungkinan negatif. Akhirnya kita semua tetap berharap dengan adanya tindakan tegas bagi terduga oknum TNI ini mampu mengembalikan keadaan sebagaimana mestinya. Juga peredaman aneka isu yang bisa dimulai dari sendiri. Tidak serta merta meneruskan berbagai berita yang belum diketahui kebenarannya. Karena aneka opini yang tidak tentunya kan semakin memperburuk keadaan, bukan? Papua tetaplah menjadi bagian dari NKRI sampai kapanpun jua. Menjadi komponen yang tak mungkin tergantikan dengan segala keunikan yang dimilikinya. NKRI harga mati, Papua tetap satu tubuh dengan NKRI!
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua, tinggal di Jakarta
