SIARANDEPOK.COM — Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,025 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 guna mendongkrak mutu sektor pendidikan sekaligus memperkuat layanan kesehatan publik secara merata.
Dana fantastis tersebut mencakup 20,59 persen dari total APBD 2027, yang diarahkan untuk pemerataan kualitas pembelajaran, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta perluasan dukungan terhadap program sekolah swasta gratis bagi masyarakat.
Selain fokus pendidikan, Pemkot Depok melalui kebijakan anggaran mendatang juga memprioritaskan sektor kesehatan dengan memperluas akses fasilitas medis di seluruh wilayah, termasuk menggenjot tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) guna memenuhi syarat Universal Health Coverage (UHC).
Wali Kota Depok, Supian Suri, dalam rapat paripurna DPRD Kota Depok menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk merealisasikan target keaktifan JKN minimal 81 persen yang menjadi aspirasi masyarakat melalui fraksi-fraksi dewan. “Pengalokasian anggaran untuk minimal tingkat keaktifan sebesar 81 persen sebagai persyaratan UHC yang menjadi aspirasi dari masyarakat melalui fraksi-fraksi ini pun akan kita penuhi,” ungkap Supian Suri sebagaimana dikutip dari berita.depok.go.id.
Pembiayaan kesehatan di tahun 2027 juga mencakup perlindungan khusus bagi kelompok rentan, seperti korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang penanganannya tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, merujuk pada Surat Edaran Gubernur Jawa Barat tentang Sinergi Pembiayaan Kesehatan.
Menutup keterangannya, Pemkot Depok melalui Portal Berita Resmi Pemerintah Kota Depok menyatakan bahwa seluruh masukan konstruktif dari fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi penting dalam pembahasan lanjutan Raperda APBD TA 2027 demi mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh warga.
