SIARANDEPOK.COM — Pemerintah Kota Depok berupaya keras mempercepat realisasi program Koperasi Merah Putih (KMP) di wilayahnya. Langkah akselerasi ini ditandai dengan permohonan khusus kelonggaran regulasi pemanfaatan aset yang diajukan kepada pemerintah pusat dalam acara Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Koperasi Merah Putih Tahun 2026 di Gedung Dibaleka, Kompleks Balai Kota Depok, Rabu (28/10).
Tantangan utama yang dihadapi Pemkot Depok dalam menjalankan program ini adalah keterbatasan lahan serta status sertifikasi aset yang belum rampung sepenuhnya. Dari total sekitar 9.000 aset milik Pemkot sejak berpisah dari Kabupaten Bogor, saat ini baru ada sekitar 1.500 aset yang sudah mengantongi sertifikat resmi.
Menanggapi kendala tersebut, Wali Kota Depok Supian Suri secara terbuka meminta fleksibilitas aturan dari kementerian terkait agar aset-aset yang belum bersertifikat tetap bisa dioptimalkan. “Kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak Menteri dan Pak Wakil Menteri, dengan harapan adanya kelonggaran aturan terkait penggunaan aset Pemkot Depok yang belum bersertifikat agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung program Koperasi Merah Putih,” ujar Supian Suri. Guna mengatasi hambatan ruang fisik di lapangan, Pemkot Depok terus menjalin sinergi strategis bersama jajaran Kodim 0508/Depok. Kolaborasi lintas instansi ini difokuskan untuk melakukan pemetaan secara komprehensif terhadap berbagai titik lahan alternatif yang berpotensi digunakan untuk pengembangan koperasi.
Meski ketersediaan gerai fisik masih menjadi tantangan, Supian Suri mengimbau para pengurus koperasi dan aparatur kelurahan agar tetap optimis serta memaksimalkan teknologi digital. “Di era digital seperti sekarang, penjualan secara online sudah dapat dilakukan tanpa harus menunggu tersedianya gerai fisik yang besar. Ini bisa jadi solusi konkret mengatasi keterbatasan ruang dan tempat usaha,” tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusan dalam menyukseskan program kerakyatan ini, Pemkot Depok telah menyiapkan alokasi anggaran khusus sekaligus mengagendakan evaluasi rutin setiap bulan. Langkah pengawasan berkala tersebut diharapkan mampu mendeteksi hambatan secara cepat dan merumuskan solusi efektif demi kemajuan koperasi di Depok.
