SIARANDEPOK.COM – Tim Advokasi Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok nomor urut 2, Supian Suri dan Chandra Rahmansyah, menyoroti dugaan praktik politik uang yang masif jelang hari pencoblosan. Ketua Tim Advokasi, Andi Tatang Supriyadi, dalam konferensi pers di Cilodong, Selasa (26/11/2024), mengungkapkan langkah hukum yang tengah dilakukan pihaknya.
“Kami telah melaporkan dugaan money politik ini ke Bawaslu. Salah satu laporan kami berasal dari warga Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, inisial NUR, yang menerima amplop putih berisi uang Rp50.000 dan stiker pasangan calon nomor urut 1. Laporan itu sudah diterima Bawaslu, dan rekan-rekan media juga telah melihat buktinya,” ujar Andi Tatang.
Selain itu, Tatang mengungkapkan temuan serupa di Kecamatan Pancoran Mas. Bahkan, menurutnya, amplop tersebut masih dalam keadaan tersegel ketika disaksikan oleh tim advokasi.
“Saya membuka amplop itu sendiri, dan di dalamnya terdapat uang Rp50.000 beserta stiker pasangan nomor urut 1,” tambahnya.
Tak hanya itu, tim advokasi juga berencana melaporkan berita hoaks yang menyudutkan pasangan nomor urut 2. “Ada video yang beredar seolah-olah tim kami menyebarkan amplop berisi uang Rp25.000 dan stiker. Tuduhan ini sangat keji, karena kami tidak pernah melakukan praktik kotor seperti itu,” tegas Tatang.
Tatang menekankan bahwa pihaknya memiliki bukti dan saksi atas dugaan praktik politik uang yang melibatkan tim pasangan nomor urut 1. “Saya menyaksikan langsung isi amplop tersebut. Ini bukan rekayasa, dan kami siap mempertanggung jawabkan temuan ini,” ujarnya.
Menurut Andi, dugaan praktik politik uang ini sangat masif, bahkan telah menyebar ke seluruh kecamatan di Depok. Namun, ia mengakui banyak warga yang enggan melapor karena merasa terintimidasi. “Ada tekanan yang membuat warga takut melapor. Apalagi, pelakunya sering kali adalah orang dekat, bahkan keluarga,” katanya.
Lebih jauh, Andi mengungkapkan bahwa sebagian pelaku diduga merupakan oknum yang memiliki jabatan penting di tingkat RT, RW, hingga LPM.
“Kami sedang menginvestigasi lebih lanjut untuk memastikan keterlibatan mereka. Jika terbukti, kami pasti akan melaporkan ke Bawaslu,” jelasnya.
Sejauh ini, tim advokasi telah menerima pengaduan dari berbagai wilayah di Depok. “Dinamika menjelang hari pencoblosan sangat luar biasa. Kami menerima laporan bukan hanya dari satu atau dua tempat, tapi dari seluruh kota Depok,” kata Tatang.
Untuk langkah hukum, tim advokasi telah mengumpulkan bukti berupa video, foto, percakapan, dan ajakan dari para pelaku. Namun, mereka memastikan setiap laporan harus didukung bukti kuat sebelum diajukan ke Bawaslu.
“Kami tidak bisa sembarangan melapor tanpa bukti dan saksi. Namun, laporan yang masuk mencakup seluruh 11 kecamatan di Depok. Ini menunjukkan bahwa praktik ini benar-benar masif,” ujar Tatang.
Andi juga mengimbau masyarakat untuk tidak takut melapor jika menemukan indikasi pelanggaran. “Ini bukan hanya soal Pilkada, tapi soal demokrasi yang bersih. Kami berharap masyarakat ikut berperan menjaga integritas Pilkada ini,” pungkasnya. (Abie)
