7 Januari 2020 Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) mengumumkan data terakhir jumlah korban
meninggal akibat banjir dan longsor di Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat per tanggal 4 Januari mencapai 60 orang
dan 2 orang masih hilang.
Sebanyak 409 jiwa menjadi korban terdampak banjir dan longsor dan lebih dari 173 ribu
jiwa terpaksa tinggal di pengungsian. Laporan Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada Minggu
(5/1) menunjukkan bahwa cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi di beberapa wilayah Indonesia dalam sepekan ke
depan.
Selama periode waktu 31 Januari 2019 – 1 Januari 2020, curah hujan kategori ekstrim (>150 mm/hari) telah dominan
terjadi di wilayah DKI Jakarta yang belum pernah terjadi sebelumya sejak tahun 1990-an, sedangkan sebaran curah
hujan di daerah penyanggga seperti wilayah Bogor dan Depok didominasi dengan kategori hujan lebat.
“Kontribusi hujan ekstrim lokal di wilayah Jakarta, aliran banjir dari daerah hulu, dan kondisi pasang muka air laut telah mempengaruhi mekanisme banjir 2020,” ungkap Kepala Pusat Penelitian Limnologi LIPI, Fauzan Ali.
Peneliti Pusat Penelitian Limnologi LIPI, M. Fakhrudin menyebutkan, perubahan lahan yang berlangsung cepat
menyebabkan kemampuan daya resap sistem Daerah Aliran Sungai di Jabodetabek terhadap air hujan menjadi
menurun.
“Hal ini menyebabkan proporsi jumlah air hujan yang dikonversi langsung menjadi aliran permukaan atau
direct run-off akan cenderung terus meningkat,” ujarnya.
Peneliti Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Iptek dan Inovasi LIPI, Galuh Syahbana Indrapahasta,
mengungkapkan bencana banjir di Jabodetabek menunjukkan tidak terkelolanya tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu
teknis, ekologi, dan sosial.
“Persoalan infrastruktur tentu menjadi salah satu bagian penting dari upaya untuk memitigasi banjir di Jakarta. Namun, dua aspek lainnya juga perlu diintervensi sehingga menghasilkan sistem ruang yang mempunyai resiliensi yang lebih baik terhadap banjir,” ujar Galuh.
Menurut Galuh, penurunan kualitas ekologi Jabodetabek secara umum dapat dilihat dari terkonversinya lahan-lahan
hijau menjadi ruang terbangun .
“Sedangkan aspek sosial dapat meliputi peningkatan resiliensi masyarakat serta upaya perubahan perilaku masyarakat sehingga menghasilkan perilaku yang lebih ramah lingkungan,” ujarnya.
Gusti Ayu Surtiari, peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, menyebut adaptasi yang transformatif perlu dilakukan untuk dapat menghadapi banjir.
“Adaptasi dapat dilakukan dengan mengurangi keterpaparan atau
meningkatkan kapasitas menghadapi banjir, atau menurunkan sensitifitasnya,” ujarnya.
Dirinya menambahkan adaptasi ini harus dilakukan di semua level masyarakat mulai dari individu, regional, hingga
nasional.
“Masing-masing level memiliki rasionalitas untuk mengambil keputusan atas tindakan yang akan dilakukan.
Seluruh level tersebut harus sinergis dan tidak saling menghambat satu dengan yang lain. Misalnya, adaptasi di tingkat
pemerintah tidak menghambat adaptasi oleh individu atau rumah tangga,” pungkasnya.
