Siarandepok.com – DEPOK — Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk segera memetakan rantai pasok bahan baku pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah strategis ini dinilai penting agar roda perekonomian dari program nasional tersebut dapat berputar di tingkat lokal dan langsung menyentuh para pelaku usaha di daerah.
Dorongan tersebut disampaikan oleh Ahli Madya Analis Kebijakan Kemenko Bidang Pangan, Tutut Indra Wahyuni, dalam Rapat Koordinasi Ekosistem Rantai Pasok Bahan Baku Pangan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Edelweis, Gedung Balai Kota Depok, pada Rabu (08/07/2026).
Menurut Tutut, kolaborasi yang kuat dengan Pemkot Depok diperlukan agar program MBG ini tidak sekadar menjadi aktivitas bagi-bagi makanan, melainkan mampu menciptakan ekosistem pangan yang mandiri. Melalui pemetaan yang matang, pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan bahwa komoditas pangan yang digunakan benar-benar disuplai oleh masyarakat sekitar.
Kemenko Pangan menyoroti temuan dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di 38 provinsi yang menunjukkan masih banyak SPPG mengambil bahan baku dari luar daerah. Padahal, nilai belanja bahan baku untuk satu SPPG diperkirakan bisa mencapai sekitar Rp385 juta setiap bulannya, sebuah angka yang sangat potensial untuk menggerakkan pasar lokal.
Melihat potensi perputaran uang yang bisa mencapai miliaran rupiah per tahun, Pemkot Depok diminta tegas melihat peta pengadaan pangan saat ini. Evaluasi harus dilakukan untuk mengetahui apakah kebutuhan dapur program tersebut sudah melibatkan pelaku UMKM lokal atau justru masih bergantung pada pasokan distributor besar dari luar Kota Depok.
Melalui langkah pemetaan ini, pemerintah daerah diharapkan bisa langsung menjembatani para petani, peternak, dan pelaku UMKM lokal dengan pihak pengelola SPPG. Jika rantai pasok lokal ini berhasil terhubung dengan baik, tingkat kesejahteraan masyarakat Depok otomatis akan ikut terangkat seiring dengan meningkatnya produktivitas ekonomi daerah.
