Siarandepok.com — Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan, menekankan bahwa penanganan stunting harus menjadi tanggung jawab kolektif seluruh pemangku kepentingan. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TPPPS) Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun 2025 di Bale Asri Pusdai Bandung, Kamis (20/11/2025).
Menurut Erwan, stunting merupakan persoalan serius yang memerlukan langkah terstruktur dan terpadu. “Kita perlu bergerak bersama, bekerja keras, dan benar-benar fokus dalam upaya penurunan stunting,” ujarnya.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Jawa Barat berhasil turun signifikan dari 21,7 persen pada 2023 menjadi 15,9 persen pada 2024, atau menurun 5,8 persen. Penurunan tersebut menjadi yang tertinggi di tingkat nasional, sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat melalui Wakil Presiden RI.
Meski mencatat capaian positif, Erwan mengingatkan bahwa Jawa Barat dengan jumlah penduduk mencapai 51 juta jiwa menghadapi tantangan besar dalam upaya mempertahankan dan mempercepat penurunan stunting.
Ia menegaskan bahwa stunting bukan hanya isu kesehatan, melainkan terkait langsung dengan kualitas generasi masa depan. “Ini menyangkut daya saing, produktivitas, dan kesiapan kita dalam menghadapi bonus demografi,” katanya.
Erwan menjelaskan bahwa sebagai provinsi dengan penduduk terbanyak, Jawa Barat harus memastikan pembangunan sumber daya manusia dilakukan sejak dini. Anak sebagai generasi penerus harus terhindar dari gangguan pertumbuhan fisik maupun perkembangan otak.
Ia juga mengingatkan bahwa anak yang mengalami stunting rentan sakit, memiliki kemampuan belajar lebih rendah, dan berpotensi kurang optimal saat memasuki usia produktif. Dampak tersebut, lanjutnya, pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara.
