Siarandepok.com – Dikutip dari Jurnal Depok, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) skak mat politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Perubahan APBD, Selasa, 12 Agustus 2025.
Pertama, Anggota DPRD dari Fraksi PKB, Babai Suhaemi mengkritik ucapan Anggota Fraksi PKS yaitu Bambang Sutopo terkait masalah pembangunan masjid di Jalan Margonda, Kecamatan Beji.
“Saya beranggapan Pak Bambang, sekalipun tidak di Margonda, pembangunan masjid untuk kebanggaan masyarakat Kota Depok bisa dibangun di mana saja,” kata Babai saat paripurna.
Dia menyarankan agar pembangunan lebih merata, tidak hanya terpusat di Margonda. Kemudian Babai juga menyentil politisi PKS untuk tidak berburuk sangka pada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terkait isu penghapusan Universal Health Coverage (UHC).
Babai menegaskan, program UHC masih akan berjalan hingga akhir 2025. Terkait kelanjutannya di 2026, dia meminta PKS untuk menunggu pembahasan anggaran.
“Jangan suuzon dulu Pak Bambang,” tegasnya.
Babai juga membeberkan fakta bahwa pencabutan bantuan UHC sebesar Rp 40 miliar oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menjadi beban Pemkot. Dia meminta Ketua DPRD Depok untuk bersurat kepada Gubernur agar bantuan tersebut dikembalikan.
“Saya yakin, Pak Wali serta kita semua fraksi yang ada tetap setuju UHC itu bagaimana bisa dijalankan, tetapi anggarannya perlu kita pikirkan,” tegasnya.
Babai juga menyoroti rencana perluasan TPA Cipayung untuk Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) yang dikritik oleh parlemen dari PKS. Babai menambahkan, di bawah kepemimpinan Wali Kota Depok, Supian Suri, ada jalan keluar atau solusi penanganan sampah dengan teknologi akhirnya bisa diwujudkan di Kota Depok.
“Selama 20 Pak Nur Mahmudi sama Pak Idris memimpin Depok, wacana penggunaan teknologi pengolahan sampah di TPA Cipayung hanya lip service saja, janji-janji saja,” bebernya.
Kritikan kedua disampaikan oleh Anggota Fraksi PDI-P, Hendrik Tangke Allo (HTA) yang ditujukan kepada Anggota DPRD PKS yaitu Khairulloh.
Dimana saat sidang sidang paripurna, Khairulloh melakukan interupsi. Khairulloh mengatakan, pihaknya menerima aspirasi dari Persatuan Inteligensia Kristiani Indonesia (PIKI) terkait hambatan yang dialami jemaat gereja saat CFD berlangsung.
Menurutnya, ada enam gereja di sekitar Margonda yang terdampak langsung, ditambah sekitar 30 gereja lain yang jalurnya harus melewati kawasan tersebut.
Hendrik pun langsung membantah pernyataan Khairulloh. HTA menepis anggapan bahwa kegiatan Car Free Day (CFD) di Jalan Margonda-Arif Rahman Hakim menghambat jalannya ibadah umat Nasrani di setiap hari Minggu.
Hendrik mempertanyakan sikap PKS yang tiba-tiba menaruh perhatian besar terhadap umat Kristen. Dia menuding, selama ini PKS minim menyuarakan aspirasi kelompok minoritas, terutama ketika wali kota berasal dari PKS.
“Kenapa baru sekarang? PKS bantu-bantuin masyarakat Kristen. Selama ini kemana aja? Kenapa tiba-tiba ada dukungan ketika wali kota nya bukan dari PKS?,” katanya.
Menurutnya, persoalan tersebut bisa diatasi dengan penyesuaian jadwal ibadah atau mencari jalur alternatif.
“Ibadahnya tetap bisa jalan, yang ibadah pagi bisa pindah ke sore. Pak Wali pasti akan cari solusi, seperti jalan alternatif,” pungkas HTA yang juga beragama Nasrani.
