Siarandepok.com – Para anggota DPRD Kota Depok yang sibuk ‘gaduhkan’ pernyataan Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono yakni berobat gratis dengan tunjukkan KTP mendapat kecaman politisi PKS Kota Depok, Dian Nurfarida. “Mereka sebenarnya paham. Niatnya nggak murni bela masyarakat, cuma mau menyudutkan Wakil Wali Kota Depok saja,” ujar Dian ke sejumlah awak media di Kota Depok, Kamis (14/12/2023).
Dian mengecam cara yang tak elok sebagai anggota DPRD Depok, apalagi sebagai Wakil Ketua DPRD Depok bukannya memberikan penjelasan kepada masyarakat yang mencerdaskan mengenai program tersebut.
Apalagi, tak pantas tanpa bukti menyudutkan Wakil Wali Kota Depok dengan tuduhan ngebet jadi Wali Kota Depok. “Sudah menyerang pribadi, tuduhan yang nggak mendasar. Saya yakin sekali mereka tahu yang dimaksud pernyataan berobat gratis hanya tunjukkan KTP, tapi pura-pura nggak tahu, yang penting viral, nggak peduli benar atau salah,” tuturnya.
Menurut Dian, hak masyarakat mendapat pelayanan kesehatan itu diatur dalam undang-undang yang pelaksanaannya melalui BPJS Kesehatan. “Untuk urusan kesehatan, sebagai anggota dewan janganlah melakukan pembodohan masyarakat. Bukankah fungsi wakil rakyat itu mencerdaskan?,” tegasnya.
Dian mengajak para anggota dewan ‘tukang gaduh’ untuk melakukan fungsinya mencerdaskan dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai Surat Edaran (SE) Wali Kota Depok, Mohammad Idris Nomor 003/9173-Dinkes Tentang Implementasi Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Depok.
Sehubungan Kota Depok sudah berstatus UHC Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per tanggal 1 Desember 2023 maka terdapat perubahan pada skema jaminan kesehatan bagi masyarakat Kota Depok. Masyarakat yang sedang sakit. Dirawat di IGD Rumah Sakit di Kota Depok. Pasien yang sudah terdaftar BPJS Kesehatan cukup menunjukkan KTP atau KK.
Namun, jika pasien belum terdaftar BPJS Kesehatan, dengan menunjukkan KTP atau KK, kemudian pihak Rumah Sakit melaporkan ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok dengan dilampiri surat keterangan rawat. Lalu, Dinkes Kota Depok mendaftarkan pasien dan keluarganya sebagai peserta JKN (KIS PBI APBD) maksimal 3 x 24 jam.
Jika berobat rawat jalan ke Rumah Sakit. Pasien BPJS atau bukan tetap datang ke fasilitas kesehatan Puskesmas sesuai tempat tinggal dan mendaftar sebagai pasien umum dengan membawa KTP atau KK. Dokter Puskesmas melakukan pemeriksaan dan membuat surat rujukan ke Rumah Sakit.
