Siarandepok.com-Wali Kota Depok, Mohammad Idris, mengingatkan, kehadiran Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di pemerintahan tentu untuk meningkatkan kinerja, pengabdian dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Ini sangat penting untuk ditegaskan, abdi negara, pelayan masyarakat, selalu saya ingatkan ketika kita sudah teken, tanda tangan, SK, wajah kita bukan wajah kita sendiri,” katanya saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dan ke-24 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Depok di lantai 10, Dibaleka II, Balai Kota Depok, Senin (27/11/2023).
“Wajah kita adalah wajah bangsa dan negara, ketika kita melakukan penyimpangan, esensinya sebenarnya kita juga mencitrakan negatif terhadap bangsa dan negara, karena wajah kita sudah wajah negara, maka kita harus menjadi teladan,” jelasnya.
Dirinya pun menyampaikan terima kasih kepada 39 Pegawai Negeri atau ASN Teladan usulan dari Perangkat Daerah (PD) yang ada di lingkup Pemkot Depok.
“Mudah-mudahan bisa meneladankan kinerjanya untuk pegawai-pegawai negeri yang lain, dimanapun, tentunya komunitas sebesar apapun, sehebat apapun, pasti banyak kurang, pasti banyak tak ada salah, makanya kita perlu figur,” jelasnya.
Lanjutnya, Kota Depok sendiri sudah memilih Duta Korpri 2023 yang nantinya untuk dilombakan di tingkat provinsi.
“Mudah-mudahan bisa juara satu, dua-duanya. Setelah provinsi, baru di tingkat nasional, terus-terus begitu untuk meningkatkan semangat teman-teman untuk menjadi Duta Korpri, ini atas permintaan atau arahan dari pusat untuk bisa mengarahkan Pemilihan Duta Korpri,” jelas Kiai Idris, sapaan akrab Wali Kota Depok.
Jadi, ungkapnya, Korpri bukan sekadar tempat berkumpul, berhimpun, tapi juga untuk menjadi payung bagi ASN, untuk melindungi kepentingan-kepentingan dan memberikan hak-hak Korpri.
“Serta melindungi hak sebagai anggota Korpri untuk advokasi hukum, tetapi ini bukan sebuah harapan ada urusan-urusan hukum, kalau bisa Korpri ini melakukan pencegahan,” paparnya.
“Pencegahan sehingga memberikan pemahaman tentang hukum tertentu tentang masalah Korpri, apa yang harus dilakukan, apa yang harus diselesaikan dalam persoalan-persoalan hukum,” ungkapnya.
“Jadi bukan kalau sudah terjadi, tapi memang sebelum terjadi dan ini sangat penting untuk diselenggarakan,” imbuhnya.
Selain itu juga, tambah Kiai Idris, DWP juga demikian untuk meningkatkan kualitas sumber daya anggota keluarga ASN, agar mencapai kesejahteraan.
“Dia sebagai organisasi internal, tentunya internal pemerintah, Suaminya yang menjadi ASN, istrinya itu wajib menjadi anggota (DWP),” ujarnya.
“Kalau yang perempuan ASN, suaminya belum wajib, sebab belum ada DPP atau Dharma Pria Kesatuan,” tandasnya.
