SiaranDepok.com – Anggota DPRD Jabar, Asep Wahyuwijaya berterus terang kecewa karena anggaran Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk siswa Madrasah Aliyah (MA) dengan nilai sekitar Rp.100 miliar dicoret dari daftar APBD Tahun Anggaran 2022.
“Sejujurnya, saya amat kecewa dengan pencoretan BPMU untuk siswa Aliyah ini. Keterlaluan. Masa mereka tidak tahu dan sama sekali tidak mengerti dengan kondisi Madrasah Aliyah saat ini,” ujar Asep.
Anggaran Rp.100 miliar itu telah menyediakan untuk 142.858 siswa MA di Jawa Barat, dengan perkiraan masing-masing siswa menerima Rp.700 ribu. Kemudian, karena adanya selisih 93.376 siswa yang belum terdata, Pemerintah Provinsi Jawa Barat kekurangan sekitar Rp.67 miliar dan berencana memperhitungkan kekurangannya pada APBD Perubahan.
Namun, bukannya ditambah, anggaran BPMU malah diseling seluruhnya untuk keperluan belanja lainnya.
“Bukannya ditambah malah dicoret karena alasan kewenangannya bukan di Disdik. Mestinya Sekda selaku Ketua TAPD segera mengalihkannya ke Biro Kesra, karena anggarannya sudah ada dari Disdik tinggal ditambah Rp67 miliar sesuai janji Pemprov saat rapat membahas kekurangan pada April 2022,” ujarnya.
Asep yang merupakan anggota Komisi I DPRD Jawa Barat mengaku kesal, karena sudah memperjuangkan BPMU untuk siswa MA dengan memberi untuk menambah kekurangan anggaran melalui rapat bersama Kementerian Agama dan beberapa perangkat daerah Provinsi Jawa Barat pada April 2022.
“Lalu, apakah Pemprov pun seolah tak mau berempati juga kepada anak-anak Jawa Barat yang bersekolah di situ?” ujarnya.
Ia menjelaskan, BPMU begitu penting bagi MA. Pasalnya, porsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang didapat MA tidak sebesar SMA dan SMK. Terlebih, menurutnya bayaran guru di MA banyak yang belum terbayarkan.
“Kemanfaatan BPMU untuk kesejahteraan para tenaga didik dan peningkatan kualitas pendidikan keagamaan jenjang menengah menjadi amat penting dan dibutuhkan,” ujarnya.
Dirinya juga cemas dengan tidak adanya BPMU tahun ini di Jawa Barat, akan merusak reputasi Gubernur Ridwan Kamil di mata stakeholder Madrasah Aliyah karena adanya kekeliruan yang dilakukan oleh perangkat daerah.
