Siarandepok.com- Setelah sebelumnya simpang siur akan adanya kebenaran informasi BBM naik, akhirnya Sabtu 3 September 2022 informasi tersebut valid.
Pemerintah secara resmi mengumumkan penyesuaian harga BBM atau bisa dikatakan kenaikan harga BBM.
Tak ayal pengumuman itu membuat sejumlah pihak menyayangkan bahkan menolak keputusan pemerintah tersebut.
Seperti dilansir dari Tribunnews Depok salah satu Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS Khairulloh Ahyari mengecam kebijakan pemerintah pusat yang menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) lantaran dinilai memberatkan masyarakat.
Khairullah mengatakan saat ini mayarakat baru saja mulai ‘bernapas’ pasca hantaman Pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian masyarakat bawah morat marit.
“Dalam kondisi ekonomi belum pulih akibat pandemi, kebaikan BBM akan memukul masyarakat luar, khususnya masyarakat kecil,” tegas Khairulloh.
Anggota dewan Komisi C iniengatakan kenaikan harga BBM memiliki dampak yang terasa hingga ke sejumlah sektor
Hal ini dikatakannya turut mengguncang perekonomian masyarakat lantaran besarnya kemungkinan kenaikan harga memengaruhi harga bahan pokok.
“Efek domino dari kenaikan BBM akan segera terasa. Kenaikan harga-harga bahan pokok pastinya akan mengikuti dan ini akan semakin memberatkan hidup masyarakat yang memang sudah berat,” tandasnya.
Sejak awal, lanjut Khairulloh, Fraksi PKS di DPR RI sudah menolak rencana pemerintah pusat dalam menaikan harga BBM
kenaikan ini juga menambah deretan lonjakan harga yang lebih dulu terjadi sebelum bbm resmi naik pada sabtu (3/9/2022) siang ini.
“sebelum bbm naik saja, masyarakat sudah diberatkan dengan kenaikan telur, kelangkaan minyak goreng dan fluktuasi harga. ditambah naiknya bbm akan semakin mencekik masyarkaat bawah,” ujarnya.
Perihal naiknya harga minyak dunia, dikatakan Khairulloh bukan menjadi patokan pemerintah dalam menaikan harga BBM.
Sebagai pelaksana roda pemerintahan, kata dia, sudah seharusnya pemerintah pusat memiliki kebijakan lain dalam mengatasi tingginya harga minyak dunia.
“Seharusnya pemerintah bisa mencari opsi lain dan lebih kreatif dalam mencari alternatif defisit APBN. Bukan selalu dengan opsi menaikan BBM,” akunya.
Sumber : Tribunnewsdepok.com
