Siarandepok.com – Indonesia (PMI) Kota Depok akan membuat regulasi tentang perkembangan Masyarakat Palang Merah Remaja (PMR) tahun ini. Terutama terkait legitimasi promotor dan unit PMR di sekolah.
Dudi Mi’raz, Kepala PMI Kota Depok, di Balaikota Depok, Sabtu (20/04/17), mengatakan, “Peraturan terkait adalah KTP atau KTP Pembina atau Fasilitator.”
Ia mengatakan: “Tujuan utama kami adalah membuat pembinaan PMR sekolah lebih tertib dan terkoordinasi.”
Menurutnya, pengaturan ini sangat penting agar pengurus PMR jelas legal dan mempercayai anggotanya. Pasalnya, jika tidak ada KTP, bisa saja ada orang yang mengaku sebagai direktur PMR.
“Iya kalau ngga ada tanda pengenal kan siapa saja bisa mengaku-ngaku sebagai pelatih atau pembina. Jadi, dengan adanya regulasi ini, memberi kejelasan dan kepercayaan anggota PMR maupun pembina lainya,” terangnya.
Pihaknya menargetkan seluruh pembina atau fasilitator PMR tercacat dan memiliki kartu pengenal di tahun ini. “Mudah-mudahan berjalan sesuai rencana. Tahun ini semua pembina memiliki ID Card,” tutupnya.(Adi).
