Sebanyak 53 Lurah di Depok Belum Lulus Pengadaan Barang dan Jasa

- Reporter

Jumat, 22 Februari 2019 - 13:58

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Siarandepok.com – Supian Suri selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengatakan, baru 10 dari 63 lurah di Depok yang memiliki sertifikasi barang dan jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Jasa dan Pemerintahan (LKPP) atau layak jadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sedangkan 53 lurah lainnya belum siap untuk kelola dana kelurahan

“Dari 63 Lurah, kurang lebih cuma 10 lurah yang sudah lulus sertifikasi. Artinya masih 53 lagi yang belum lulus pengadaan barang dan jasa,” ujar Supian di Balaikota Depok, Kamis (21/2).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pemkot Depok masih memikirkan bagaimana cara mengelola dana Kelurahan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lantaran belum semua lurah memiliki sertifikasi.

Salah satu cara agar Lurah dapat memahami pengadaan barang dan jasa serta proses lelang dalam kegiatan infrastruktur adalah dengan memberikan bimbingan teknis (Bimtek).

“Kita akan genjot tahun ini untuk Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa kepada Lurah-lurah. Harapan kami sebelum ini (Dana Kelurahan) benar-benar digulirkan mereka sudah lulus,” ucapnya.

Adanya bimtek ini diharapkan akan menjadi bentuk pertanggungjawaban para Lurah selaku penentu kegiatan yang dilaksanakan. Termasuk memastikan mutu hasil penggunaan, baik kegiatan infrastruktur atau non-infrastruktur yang dananya berasal dari pajak masyarakat.

“Bagaimanapun anggaran ini kan harus dipertanggungjawabkan. Dari sisi fisiknya, teknisnya, kita siapkan. Makanya nanti kita rapatkan dengan Bappeda, BKD, BKPSDM seperti apa nanti,” tuturnya.

Merujuk pada Permendagri No. 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, pada pasal 12 Kepala Daerah menetapkan Lurah selaku KPA.

Sebelumnya, Mohammad Idris yang merupakan Wali Kota Depok, mengatakan jatah yang diterima setiap Kelurahan nanti berkisar antara Rp 200 hingga Rp 300 juta tergantung ketentuan dari pusat.

 

Penulis: Nia

Editor: Muhammad Rafi Hanif

 

Berita Terkait

Komisi Ekonomi MUI Depok Siap Bangun Ekonomi Umat Ini Programnya
Bimbel Primago membuka Program Akademi Guru Primago (AGP)#5 Tahun 2025 Bagi Alumni Muda Pondok Modern Darussalam Gontor
DP3AKB Jabar Luncurkan Sekolah Lansia Perempuan
Wasilah PKU MUI Kota Depok Gelar Mubes, Abdul Muhyi Terpilih Jadi Ketua
KDM Resmikan Pemasangan Listrik Gratis di Cirebon, Syaratnya Harus Ikut KB
Pemkot Depok Tempuh Jalur Hukum, Pelaku Penyegelan SDN Utan Jaya Diburu Polisi
Wali Kota Minta Masyarakat Waspada Terkait Polemik Rekam Scan Retina Mata
Setelah Dinanti-nanti, Akhirnya SMP VIS Student One Resmi Membuka Pendaftaran PPDB Batch 4 Tahun Ajaran 2025/2026

Berita Terkait

Senin, 12 Mei 2025 - 02:47

Komisi Ekonomi MUI Depok Siap Bangun Ekonomi Umat Ini Programnya

Minggu, 11 Mei 2025 - 19:34

Bimbel Primago membuka Program Akademi Guru Primago (AGP)#5 Tahun 2025 Bagi Alumni Muda Pondok Modern Darussalam Gontor

Minggu, 11 Mei 2025 - 18:17

DP3AKB Jabar Luncurkan Sekolah Lansia Perempuan

Sabtu, 10 Mei 2025 - 10:47

Wasilah PKU MUI Kota Depok Gelar Mubes, Abdul Muhyi Terpilih Jadi Ketua

Jumat, 9 Mei 2025 - 18:31

KDM Resmikan Pemasangan Listrik Gratis di Cirebon, Syaratnya Harus Ikut KB

Kamis, 8 Mei 2025 - 19:12

Wali Kota Minta Masyarakat Waspada Terkait Polemik Rekam Scan Retina Mata

Kamis, 8 Mei 2025 - 17:13

Setelah Dinanti-nanti, Akhirnya SMP VIS Student One Resmi Membuka Pendaftaran PPDB Batch 4 Tahun Ajaran 2025/2026

Kamis, 8 Mei 2025 - 16:34

Mengintip Oleh-oleh Kisah Siswa dan Guru Student One Islamic School Melawat ke Sekolah Islam International Malaysia

Berita Terbaru

Berita

DP3AKB Jabar Luncurkan Sekolah Lansia Perempuan

Minggu, 11 Mei 2025 - 18:17