Sebanyak 53 Lurah di Depok Belum Lulus Pengadaan Barang dan Jasa

- Reporter

Jumat, 22 Februari 2019 - 13:58

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Siarandepok.com – Supian Suri selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengatakan, baru 10 dari 63 lurah di Depok yang memiliki sertifikasi barang dan jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Jasa dan Pemerintahan (LKPP) atau layak jadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sedangkan 53 lurah lainnya belum siap untuk kelola dana kelurahan

“Dari 63 Lurah, kurang lebih cuma 10 lurah yang sudah lulus sertifikasi. Artinya masih 53 lagi yang belum lulus pengadaan barang dan jasa,” ujar Supian di Balaikota Depok, Kamis (21/2).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pemkot Depok masih memikirkan bagaimana cara mengelola dana Kelurahan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lantaran belum semua lurah memiliki sertifikasi.

Salah satu cara agar Lurah dapat memahami pengadaan barang dan jasa serta proses lelang dalam kegiatan infrastruktur adalah dengan memberikan bimbingan teknis (Bimtek).

“Kita akan genjot tahun ini untuk Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa kepada Lurah-lurah. Harapan kami sebelum ini (Dana Kelurahan) benar-benar digulirkan mereka sudah lulus,” ucapnya.

Adanya bimtek ini diharapkan akan menjadi bentuk pertanggungjawaban para Lurah selaku penentu kegiatan yang dilaksanakan. Termasuk memastikan mutu hasil penggunaan, baik kegiatan infrastruktur atau non-infrastruktur yang dananya berasal dari pajak masyarakat.

“Bagaimanapun anggaran ini kan harus dipertanggungjawabkan. Dari sisi fisiknya, teknisnya, kita siapkan. Makanya nanti kita rapatkan dengan Bappeda, BKD, BKPSDM seperti apa nanti,” tuturnya.

Merujuk pada Permendagri No. 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, pada pasal 12 Kepala Daerah menetapkan Lurah selaku KPA.

Sebelumnya, Mohammad Idris yang merupakan Wali Kota Depok, mengatakan jatah yang diterima setiap Kelurahan nanti berkisar antara Rp 200 hingga Rp 300 juta tergantung ketentuan dari pusat.

 

Penulis: Nia

Editor: Muhammad Rafi Hanif

 

<

Berita Terkait

Punya Jaringan Kuat, Alumni Muda Gontor Semakin Mantap Dukung Supian Suri
Alumni Muda Gontor Pastikan Hanya Dukung Supian Suri di Pilkada Depok 2024, Pintu Masih Terbuka Lebar
Viral, Punya Aset Puluhan Trilyun Ketum Muhammadiyah yang Sangat Sederhana, Naik Kereta dan Bawa Kardus
Gerakan Ayo Peduli Sesama Rayakan Idul Adha dengan Qurban 2 Sapi dan 5 Kambing
Guyubnya Warga RT 03 RW 04 Sukatani Tapos Gelar Sholat Idul Adha dan Pemotongan Hewan Kurban
Meriahnya Sholat Idul Adha di Pesantren Leadership Daarut Tarqiyah Primago 1445 H
Akademi Dewan Da’wah Kota Depok Melaksanakan Kegiatan Memotong Hewan Kurban
Depok Berbenah: PKBM Primago Indonesia Depok Jadi Pionir Transformasi Pendidikan Kesetaraan

Berita Terkait

Rabu, 19 Juni 2024 - 18:18

Punya Jaringan Kuat, Alumni Muda Gontor Semakin Mantap Dukung Supian Suri

Rabu, 19 Juni 2024 - 18:15

Alumni Muda Gontor Pastikan Hanya Dukung Supian Suri di Pilkada Depok 2024, Pintu Masih Terbuka Lebar

Rabu, 19 Juni 2024 - 12:51

Viral, Punya Aset Puluhan Trilyun Ketum Muhammadiyah yang Sangat Sederhana, Naik Kereta dan Bawa Kardus

Rabu, 19 Juni 2024 - 11:39

Gerakan Ayo Peduli Sesama Rayakan Idul Adha dengan Qurban 2 Sapi dan 5 Kambing

Selasa, 18 Juni 2024 - 20:02

Guyubnya Warga RT 03 RW 04 Sukatani Tapos Gelar Sholat Idul Adha dan Pemotongan Hewan Kurban

Selasa, 18 Juni 2024 - 12:36

Akademi Dewan Da’wah Kota Depok Melaksanakan Kegiatan Memotong Hewan Kurban

Jumat, 14 Juni 2024 - 15:36

Depok Berbenah: PKBM Primago Indonesia Depok Jadi Pionir Transformasi Pendidikan Kesetaraan

Jumat, 14 Juni 2024 - 15:34

PKBM Primago Indonesia Kota Depok Siap Implementasikan Kurikulum Merdeka Setelah Mengikuti Bimtek

Berita Terbaru