SiaranDepok.com — Wali Kota Depok Supian Suri menemui massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Bantu Rakyat di Halaman Balaikota Depok, Jalan Margonda, Senin (9/2/2026). Dalam pertemuan tersebut, Supian berdialog langsung dengan pendemo terkait isu Universal Health Coverage (UHC) dan penonaktifan pembiayaan BPJS Kesehatan.
Massa melakukan unjuk rasa untuk menyampaikan keresahan warga terkait penghentian status penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Menanggapi hal itu, Supian menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk tetap menjamin layanan kesehatan bagi warga yang benar-benar tidak mampu.
“Pertama, saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan aspirasi. Memang saat ini banyak warga yang resah dan bingung karena mereka sudah tidak lagi masuk sebagai penerima bantuan pembiayaan BPJS oleh pemerintah,” kata Supian.
Ia menjelaskan, bagi warga yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima manfaat namun kini kepesertaannya terhenti, Pemkot Depok tetap akan menanggung pembiayaan BPJS Kesehatan melalui anggaran daerah.
“Untuk warga yang memang tidak mampu dan sebelumnya menerima manfaat, tetapi sekarang tidak lagi terdata, pembiayaannya tetap kami tanggung oleh Pemerintah Kota Depok,” ujarnya.
Supian juga meminta dukungan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan warga yang terlempar dari kepesertaan bantuan BPJS kembali mendapatkan jaminan layanan kesehatan.
“Kami membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder untuk memastikan warga yang sebelumnya terlempar atau tidak lagi menerima manfaat bantuan BPJS tetap mendapatkan jaminan layanan kesehatan melalui pembiayaan Pemerintah Kota Depok,” tegasnya.
Selain itu, Pemkot Depok menyiapkan mekanisme pengaduan bagi warga yang terdampak. Pengaduan dapat disampaikan melalui Dinas Sosial maupun Dinas Kesehatan Kota Depok.
“Kami sudah menyediakan hotline atau saluran pengaduan di Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Teman-teman media, jika menemukan warga yang seharusnya menerima bantuan pembiayaan BPJS namun belum mendapatkan haknya, segera diusulkan untuk kami tindak lanjuti,” katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Devi Maryori, menjelaskan bahwa sebelum persoalan ini muncul, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial. Dinkes mengajukan pencocokan data PBPU BPJS kategori desil 1–5 yang berjumlah 365.182 jiwa.
“Nah itu dipadankan oleh Dinsos, apakah mereka termasuk semuanya berada di data tunggal sosial ekonomi nasional desil 1–5. Ternyata jawaban Dinas Sosial setelah dipadankan, turun ke lapangan,” jelas Devi.
Salah satu warga, Suryadi, mengaku bangga dengan sikap Wali Kota Depok yang turun langsung menemui massa aksi.
“Kami salut dan bangga dengan Pak Wali Kota saat ini, berani menemui para warga yang melakukan aksi demo,” katanya.
Suryadi menambahkan, Supian menegaskan tidak ada lagi pembahasan soal desil-desil bagi warga miskin yang membutuhkan layanan kesehatan darurat. Semua warga yang benar-benar tidak mampu akan tetap dijamin.
“Kebijakan ini memberikan kepastian dan rasa tenang bagi masyarakat yang sebelumnya resah,” ujarnya.
Aksi audiensi ini juga menjadi momentum deklarasi Aliansi Rakyat Bantu Rakyat untuk mengawal kebijakan Pemkot Depok. Masyarakat diminta tidak panik jika BPJS belum aktif, karena pengaduan dapat dilaporkan melalui Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, maupun relawan aliansi.
“Bapak Wali Kota sudah memberikan garansi dan jaminan bahwa demi kemanusiaan, semua warga yang benar-benar tidak mampu akan dibantu. Depok menunjukkan kepedulian nyata terhadap warganya,” katanya.
Setelah dialog berlangsung, massa aksi membubarkan diri secara tertib dan situasi tetap kondusif. (Asep)
