SIARANDEPOK.COM – Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok menggelar puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2026 di Stadion Mini Sukatani, Tapos, pada Minggu (15/11). Kegiatan tersebut diisi dengan senam pagi dan lomba jalan cepat. Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan, menyampaikan bahwa acara ini terlaksana atas izin Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporyata) melalui Dinas Kesehatan Kota Depok.
Dalam sambutannya di hadapan Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Depok, dr. Juri Hendrajadi, MPH, yang hadir mewakili Wali Kota Depok, Roy mengajak masyarakat untuk konsisten menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Menurutnya, masyarakat yang sehat secara tidak langsung membantu pemerintah karena anggaran kesehatan dapat dialokasikan untuk program pembangunan lainnya.
Pada momentum HKN ini, DKR mengapresiasi Pemerintah Kota Depok dan Wali Kota Depok yang tetap konsisten memfasilitasi layanan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu, meskipun Kota Depok belum meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta.
Predikat UHC merupakan status bagi daerah yang minimal 98 persen penduduknya terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan dengan tingkat keaktifan minimal 80 persen. Daerah berstatus UHC menjamin akses kepesertaan langsung aktif saat warga membutuhkan layanan medis mendesak, serta pembebasan biaya layanan kesehatan—mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi—melalui skema Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) yang ditanggung pemerintah daerah.
Di sisi lain, DKR mendesak pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo, untuk menghapus atau memutihkan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta yang tidak mampu. Roy menilai predikat UHC tidak akan efektif jika masyarakat masih kesulitan membayar iuran. Ia menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak fundamental rakyat yang wajib dipenuhi dan ditanggung sepenuhnya oleh negara, bukan dikomersialisasikan.
Penulis: AN Rafi
