Siarandepok.com – Bandung, 14 Agustus 2026 – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat mendorong penguatan peran penyuluh keluarga berencana (KB) dalam mengintegrasikan program KB, ketahanan keluarga, dan penanganan kemiskinan melalui pemanfaatan bantuan sosial yang tepat sasaran.
Dorongan itu disampaikan Kepala DP3AKB Jawa Barat Siska Gerfianti saat membuka Webinar Optimalisasi Peran Penyuluh KB dalam Pelaksanaan Edukasi Program Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial di Provinsi Jawa Barat, yang digelar tahun 2026. Kegiatan ini diikuti secara daring oleh ratusan penyuluh KB dari berbagai daerah di Jawa Barat.
Siska mengatakan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk merupakan modal dasar pembangunan. Ia menyebut, jumlah penduduk Jawa Barat saat ini mencapai sekitar 51 juta jiwa yang tersebar dalam sekitar 13,7 juta keluarga. Menurutnya, seluruh program pembangunan harus diarahkan untuk mengelola potensi penduduk sebesar itu, salah satunya melalui program KB.
“Keluarga berencana bukan hanya mengatur kelahiran, tetapi bagian dari upaya membangun keluarga yang sehat, mandiri, berkualitas, dan sejahtera,” kata Siska.
Ia menambahkan, transformasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) menegaskan posisi keluarga sebagai unit terkecil sekaligus penentu kemajuan suatu bangsa. “Apakah negara kita mau maju atau tidak, itu tergantung keluarga,” ujarnya.
Menurut Siska, dari 13,7 juta keluarga di Jawa Barat, masih terdapat keluarga yang hidup di garis kemiskinan maupun di bawahnya. Ia menegaskan, penanganan kemiskinan tidak cukup dilakukan hanya dengan pemberian bantuan sosial, tetapi juga harus disertai pembekalan pengetahuan, keterampilan, dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kemandirian keluarga.
Dalam sambutannya, Siska turut mengutip pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang kerap disampaikan melalui berbagai konten media sosialnya. “Yang terpenting itu bukan hanya memberikan bantuannya, tetapi mengubah mindset-nya. Karena kalau mentalnya hanya menerima bantuan saja, maka selamanya mentalnya adalah mental miskin,” kata Siska menirukan pernyataan gubernur.
Ia menyebut, penyuluh KB memiliki peran strategis sebagai tokoh masyarakat yang dekat dengan warga dan memahami kondisi riil di lapangan. Karena itu, penyuluh KB diharapkan mampu mengubah pola pikir keluarga miskin menjadi keluarga yang disebutnya sebagai “keluarga Pancawaluya”, yakni keluarga yang sehat, tenteram, benar dalam bertindak, cerdas, dan mandiri secara ekonomi.
Siska juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara DP3AKB, Kemendukbangga melalui penyuluh KB, dan Dinas Sosial, mengingat masing-masing instansi memiliki kader lini lapangan yang dapat saling melengkapi. Ia mencatat, jumlah penyuluh KB di Jawa Barat saat ini telah mencapai lebih dari seribu orang.
Dari sisi data, Siska mengungkapkan sejumlah persoalan yang masih dihadapi keluarga penerima bantuan sosial, di antaranya keterlibatan sebagian keluarga dalam judi daring serta jumlah anak yang relatif banyak di keluarga miskin, yang menurutnya berisiko menekan angka Total Fertility Rate (TFR) dan menurunkan kualitas hidup keluarga. Ia menyebut, terdapat sekitar 221.930 KPM bantuan sosial di Jawa Barat yang perlu terus dipantau agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
Sebagai salah satu langkah afirmatif, DP3AKB bersama perangkat daerah lain mendorong pergeseran peserta KB ke kaum pria melalui surat edaran gubernur. Siska melaporkan, upaya tersebut membuahkan hasil dengan kenaikan peserta KB pria hingga 300 persen pada tahun lalu.
Ia juga menyinggung Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 174/PK.03.08 tanggal 10 Desember 2025 tentang Sinergitas Penanganan Kemiskinan melalui Optimalisasi Pemanfaatan Bantuan Sosial Tepat Sasaran bagi KPM. Melalui surat edaran itu, penyuluh KB dan tenaga lini lapangan lainnya diminta berperan aktif menilai status kemiskinan keluarga binaan serta mendorong proses graduasi, yakni upaya mengeluarkan keluarga dari kategori miskin menuju sejahtera.
Siska menyebut, program Kampung Keluarga Berkualitas yang telah ada di seluruh desa di Jawa Barat dapat dijadikan titik masuk (entry point) untuk mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi, termasuk UMKM, dengan pendampingan keluarga penerima bantuan sosial. “Kita graduasikan keluarga-keluarga miskin ini menjadi keluarga-keluarga yang sejahtera,” katanya.
Sementara itu, Ketua Penyelenggara sekaligus Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga DP3AKB Jawa Barat, Iin Indasari, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran gubernur tersebut serta surat Sekretaris Daerah Jawa Barat Nomor 300/91 tanggal 30 April 2025 tentang tindak lanjut rapat koordinasi Gawe Rancage bersama kepala desa dan lurah.
Ia melaporkan, hingga 15 Juli 2025, edukasi program KB dan ketahanan keluarga telah menjangkau 25.399 KPM, dengan 18.282 di antaranya merupakan pasangan usia subur. Dari jumlah tersebut, 86 persen sudah menjadi peserta KB, sementara sisanya belum.
“Capaian ini menegaskan bahwa bantuan sosial dapat menjadi entry point strategis untuk menjangkau keluarga rentan sekaligus memperkuat perencanaan keluarga,” kata Iin.
Iin menambahkan, webinar ini menghadirkan tiga narasumber dari Kemendukbangga (BKKBN), Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dan Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Provinsi Jawa Barat. Dari total 1.900 penyuluh KB di Jawa Barat, sebanyak 900 orang tercatat hadir dalam kegiatan yang dibiayai APBD Provinsi Jawa Barat tersebut. Acara turut dihadiri perwakilan Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Adang Syamsul Hadi, perwakilan Dinas Sosial Jawa Barat Wiwid Novita, serta Ketua KKI Jawa Barat Ferry Hadianto.(NJP)
