SIARAN DEPOK – Anggota Komisi A DPRD Kota Depok sekaligus Ketua Fraksi Gerindra, Edi Masturo, menegaskan bahwa Dana RW sebesar Rp300 juta yang dialokasikan Pemerintah Kota Depok tidak dapat digunakan tanpa mekanisme yang jelas.
Dalam pernyataanya, legislator Gerindra itu mengatakan, Dana RW merupakan bantuan keuangan daerah berbasis program dan kegiatan, sehingga penggunaannya wajib mengikuti perencanaan resmi dan pertanggungjawaban administratif.
“Dana RW Rp300 juta ini bukan dana bebas dan bukan block grant murni. Penggunaannya memiliki aturan yang jelas,” ujar Edi saat sosialisasi dalam kegiatan Subuh Gabungan RADELO (Rawa Denok-Pulo), di Masjid An-nur, Pancoran Mas, Minggu (18/1/2026).
Menurut dia, setiap penggunaan Dana RW harus melalui mekanisme perencanaan, terutama musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), dan hanya dapat digunakan untuk kegiatan yang masuk dalam program Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Edi menuturkan, pengelolaan Dana RW wajib dipertanggungjawabkan secara administratif dan keuangan. Seluruh proses, lanjut dia, harus terdokumentasi untuk menghindari potensi persoalan hukum.
Ia juga menjelaskan, pengelolaan Dana RW memiliki dasar hukum yang jelas, mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, hingga peraturan daerah APBD dan peraturan wali kota terkait Dana RW.
Dalam kesempatan tersebut, Edi turut meluruskan posisi hukum Ketua RW. Menurut Edi, Ketua RW bukan kuasa pengguna anggaran, melainkan penerima bantuan keuangan daerah sekaligus pelaksana kegiatan berbasis swakelola.
Ia menambahkan, apabila terjadi penyimpangan, tanggung jawab tidak hanya melekat pada pengurus RW. OPD pembina dan pejabat penyalur dana juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai dalam pengawasan.
“Pengawasan itu berlapis. Kalau ada pelanggaran, bukan hanya RW yang dimintai tanggung jawab,” tegas Edi.
Lebih lanjut, Edi menyampaikan bahwa Komisi A DPRD Kota Depok melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Dana RW melalui rapat kerja, evaluasi berkala dengan OPD terkait, serta audit preventif oleh Inspektorat Daerah.
Ia pun menekankan pentingnya transparansi kepada warga. Edi bilang, laporan penggunaan Dana RW wajib disampaikan kepada kelurahan dan OPD terkait serta dibuka kepada masyarakat.
Sementara terkait penyimpangan, Edi menyebut mekanisme dilakukan secara bertahap, mulai dari pembinaan, klarifikasi administratif, pengembalian kerugian daerah, hingga sanksi administratif. Jika ditemukan unsur pidana, kasus akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Tujuannya agar Dana RW benar-benar bermanfaat dan tidak menimbulkan persoalan hukum,” pungkasnya.
