SIARAN DEPOK – Wali Kota Depok, Supian Suri, menegaskan bahwa rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok merupakan langkah strategis untuk penyegaran organisasi. Hal ini dilakukan guna mengejar target-target pembangunan yang menjadi harapan masyarakat di tengah waktu yang kian terbatas.
”Harapan kita terhadap target-target yang ingin dicapai sangat besar, sementara waktu kita sangat mepet untuk mewujudkan aspirasi masyarakat. Saya meyakini dengan formasi baru ini, banyak hal yang bisa kita maksimalkan,” ujar Supian Suri saat diwawancarai, Kamis (15/01/2026).
Dengan adanya kekosongan jabatan di sejumlah dinas strategis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Supian menjelaskan bahwa pemerintah akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait.
”Untuk kekosongan jabatan, kita akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan BKN. Opsinya bisa melalui open bidding (lelang jabatan). Sementara ini, posisi yang kosong akan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) yakni sekretaris dinas masing-masing agar pelayanan tetap berjalan,” jelasnya.
Supian Suri memaparkan sejumlah target riil yang menjadi prioritas dalam enam bulan ke depan. Di sektor infrastruktur, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) serta DPUPR diinstruksikan untuk fokus pada pembebasan lahan dan pembangunan jalan.
”Target kita adalah pembebasan Jalan Raya Abdul Wahab. Setelah urusan di simpang Enggram dan Pemuda selesai, Abdul Wahab jadi prioritas selanjutnya. Selain itu, pembangunan Underpass Citayam juga terus kita dorong,” tuturnya.
Di bidang pendidikan, Wali Kota Depok menguatkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Mengingat adanya komitmen wajib belajar 13 tahun, keberadaan PAUD, TK, dan RA di Kota Depok akan terus dimaksimalkan.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa tantangan ke depan tidak akan mudah, terutama adanya pengurangan dana transfer daerah yang cukup signifikan. Oleh karena itu, Pemkot Depok akan melakukan penyesuaian anggaran di setiap Perangkat Daerah.
”Harapan masyarakat terhadap infrastruktur sangat besar, sehingga kita harus mengalokasikan anggaran yang cukup besar pula. Kami akan mengurangi anggaran di pos-pos lain untuk dialihkan ke kebutuhan prioritas kota,” tambah Supian.
Menanggapi keluhan para pengguna Transjakarta terkait fasilitas halte di titik pintu tol, Supian berjanji akan segera mencari solusi. Ia merencanakan penyediaan titik tunggu yang layak agar masyarakat merasa nyaman.
”Kita akan lihat titik mana yang paling memungkinkan agar warga tidak menunggu di sembarang tempat. Sejatinya antrean ada di terminal, namun faktanya banyak warga yang menunggu di dekat gerbang tol. Ini yang akan kita tata,” pungkasnya.
Usai memberikan keterangan, Wali Kota dijadwalkan langsung meninjau lokasi rumah roboh di wilayah Bedahan serta memantau kondisi di gerbang tol yang menjadi perhatian publik.
