Gubernur Dedi Mulyadi Larang Penanaman Sawit di Jawa Barat: Ngga Cocok

- Reporter

Kamis, 1 Januari 2026 - 07:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat menyambangi Balai Kota Depok. (Foto: Siaran Depok/Malik Sihite)

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat menyambangi Balai Kota Depok. (Foto: Siaran Depok/Malik Sihite)

SIARAN DEPOK – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi resmi melarang penanaman kelapa sawit di seluruh wilayah Jawa Barat. Larangan itu ditegaskan lewat surat edaran yang ditujukan kepada seluruh Bupati dan Wali Kota.

Menurut KDM, sapaan akrabnya, kebun sawit terbukti memicu krisis air bersih di sejumlah daerah. Ia menyebut, telah memerintahkan Kepala Dinas Perkebunan untuk segera menyiapkan regulasi berupa surat edaran atau peraturan gubernur.

“Saya sudah meminta kepala dinas perkebunan untuk membuat surat edaran atau pergub larangan budidaya sawit di Jabar sejak sekarang,” katanya dikutip dari Kompascom, Selasa (30/12/2025).

Ia mengungkapkan, enam bulan lalu dirinya menerima laporan rencana penanaman sawit di lereng Gunung Ciremai. Karena itu, KDM langsung meminta kepala daerah setempat menghentikan rencana tersebut.

“Saya bilang hentikan, tidak boleh diteruskan, dan akhirnya berhenti,” ujar KDM.

Sementara itu, terkait keberadaan kebun sawit di wilayah Cirebon, Dedi mengaku belum menerima laporan resmi. Namun, ia menegaskan bahwa jika lahan tersebut tidak sesuai peruntukan tata ruang, maka harus dilakukan penggantian fungsi.

KDM pun mencontohkan kondisi di Sukabumi dan Subang, di mana warga yang tinggal di sekitar kebun sawit kesulitan mendapatkan air bersih. Hal itu menjadi alasan utama Pemprov Jabar menutup ruang bagi ekspansi sawit.

“Jadi saya buat larangan karena Jabar kecil daerahnya dan wilayahnya sempit sawit kan perlu areal yang luas jadi nggak cocok. Jadi cocoknya teh, karet, kopi,” tegasnya.

Lebih jauh, mantan Bupati Purwakarta itu juga memastikan pemerintah provinsi akan menghentikan alih fungsi lahan yang tidak sesuai aturan. Ia mengungkapkan, sejumlah bencana banjir di Jawa Barat terjadi akibat kesalahan tata ruang.

“Kita benahi mulai Januari. Akan dibahas untuk perubahan tata ruang di seluruh Jawa Barat,” tutupnya.

Berita Terkait

Konstruksi Rumah Kreatif Anak Istimewa Depok Dimulai Awal Juli 2026
SENGIT! Inilah 4 Perusahaan Alumni Gontor yang Lolos ke Babak Presentasi INVESTMENT WAR EXPO FORBIS 2026
Family Gathering Ar-Rahman Islamic School Ke Ciwidey Bersama Dirgantara AIA Tour Travel Depok Tahun 2026
Tegakkan Perda KTR, Pemkot Depok Perkuat Pengawasan Mulai dari Internal Pemerintah
Progres Pembangunan DOS III Depok Capai 40 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir 2026
SMP Pasar Minggu Jakarta Gelar Pelepasan Siswa Di Yogyakarta Tahun 2026
Himpun Dana Rp13 Miliar, LAZISNU Depok Berhasil Bantu Jangkau 60 Ribu Warga
Sinergi UIII dan Kecamatan Sukmajaya Hijaukan Sempadan Kali Cijantung dengan Ratusan Pohon

Berita Terkait

Rabu, 24 Juni 2026 - 17:03 WIB

Konstruksi Rumah Kreatif Anak Istimewa Depok Dimulai Awal Juli 2026

Rabu, 24 Juni 2026 - 16:43 WIB

SENGIT! Inilah 4 Perusahaan Alumni Gontor yang Lolos ke Babak Presentasi INVESTMENT WAR EXPO FORBIS 2026

Rabu, 24 Juni 2026 - 16:39 WIB

Family Gathering Ar-Rahman Islamic School Ke Ciwidey Bersama Dirgantara AIA Tour Travel Depok Tahun 2026

Rabu, 24 Juni 2026 - 16:35 WIB

Tegakkan Perda KTR, Pemkot Depok Perkuat Pengawasan Mulai dari Internal Pemerintah

Rabu, 24 Juni 2026 - 16:31 WIB

Progres Pembangunan DOS III Depok Capai 40 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir 2026

Rabu, 24 Juni 2026 - 12:46 WIB

Himpun Dana Rp13 Miliar, LAZISNU Depok Berhasil Bantu Jangkau 60 Ribu Warga

Rabu, 24 Juni 2026 - 12:45 WIB

Sinergi UIII dan Kecamatan Sukmajaya Hijaukan Sempadan Kali Cijantung dengan Ratusan Pohon

Selasa, 23 Juni 2026 - 16:25 WIB

Pemkot Depok Kaji Ulang Penerapan UHC, Utamakan Bantuan Kesehatan Tepat Sasaran

Berita Terbaru