Gubernur Dedi Mulyadi Larang Penanaman Sawit di Jawa Barat: Ngga Cocok

- Reporter

Kamis, 1 Januari 2026 - 07:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat menyambangi Balai Kota Depok. (Foto: Siaran Depok/Malik Sihite)

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat menyambangi Balai Kota Depok. (Foto: Siaran Depok/Malik Sihite)

SIARAN DEPOK – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi resmi melarang penanaman kelapa sawit di seluruh wilayah Jawa Barat. Larangan itu ditegaskan lewat surat edaran yang ditujukan kepada seluruh Bupati dan Wali Kota.

Menurut KDM, sapaan akrabnya, kebun sawit terbukti memicu krisis air bersih di sejumlah daerah. Ia menyebut, telah memerintahkan Kepala Dinas Perkebunan untuk segera menyiapkan regulasi berupa surat edaran atau peraturan gubernur.

“Saya sudah meminta kepala dinas perkebunan untuk membuat surat edaran atau pergub larangan budidaya sawit di Jabar sejak sekarang,” katanya dikutip dari Kompascom, Selasa (30/12/2025).

Ia mengungkapkan, enam bulan lalu dirinya menerima laporan rencana penanaman sawit di lereng Gunung Ciremai. Karena itu, KDM langsung meminta kepala daerah setempat menghentikan rencana tersebut.

“Saya bilang hentikan, tidak boleh diteruskan, dan akhirnya berhenti,” ujar KDM.

Sementara itu, terkait keberadaan kebun sawit di wilayah Cirebon, Dedi mengaku belum menerima laporan resmi. Namun, ia menegaskan bahwa jika lahan tersebut tidak sesuai peruntukan tata ruang, maka harus dilakukan penggantian fungsi.

KDM pun mencontohkan kondisi di Sukabumi dan Subang, di mana warga yang tinggal di sekitar kebun sawit kesulitan mendapatkan air bersih. Hal itu menjadi alasan utama Pemprov Jabar menutup ruang bagi ekspansi sawit.

“Jadi saya buat larangan karena Jabar kecil daerahnya dan wilayahnya sempit sawit kan perlu areal yang luas jadi nggak cocok. Jadi cocoknya teh, karet, kopi,” tegasnya.

Lebih jauh, mantan Bupati Purwakarta itu juga memastikan pemerintah provinsi akan menghentikan alih fungsi lahan yang tidak sesuai aturan. Ia mengungkapkan, sejumlah bencana banjir di Jawa Barat terjadi akibat kesalahan tata ruang.

“Kita benahi mulai Januari. Akan dibahas untuk perubahan tata ruang di seluruh Jawa Barat,” tutupnya.

Berita Terkait

Aksi Plogging Mahasiswa UI dan RRD di CFD Margonda, Olahraga Sambil Rawat Lingkungan
PRIMAGEN Buka Stand di Festival Batu Akik KOOD Berbudaya, Hadirkan Edukasi Pemetaan Potensi Anak
Hujan Abu Diduga Erupsi Gunung Marapi Turun Saat Festival Musik di Bukittinggi
Mau Masuk Gontor 2027, Yuk ikuti Kegiatan Try Out Masuk Gontor 2027 Bersama Bimbel Primago
Gelar Kegiatan LDKS 2026, SMK Kebon Jeruk Jakbar Gandeng Dirgantara Outbond Training
PKBM PRIMAGO INDONESIA Raih 4 PIALA dan Menjadi Kontingen Terbaik di Ajang Gema Tunas PKBM V Se Jawa Barat Tahun 2026
Petugas Pajak Sering Hadapi Penolakan Warga, Sosialisasi Jadi Kunci Penelusuran di Depok
Kejar Pajak di Tengah Tantangan Warga, Petugas Penelusur Sumbang PAD Rp6,5 Miliar

Berita Terkait

Minggu, 4 Oktober 2026 - 11:19 WIB

Video Dugaan Aktivitas Sabu di Rutan Depok Ramai di Medsos, Netizen Heboh

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 11:50 WIB

TPS Liar di Sukatani Depok Dikeluhkan Warga, Tumpukan Sampah di Jalan Kapitan 3 Tak Kunjung Teratasi

Jumat, 2 Oktober 2026 - 19:38 WIB

Dr. Awaluddin Faj, M.Pd Alumni Pondok Modern Darussalam Gontor yang menjadi Konsultan Sekolah di Indonesia

Jumat, 2 Oktober 2026 - 13:02 WIB

Sidak KTR di Kantor Pemkot Depok, ASN Jalani Pemeriksaan Kadar Karbon Monoksida

Jumat, 2 Oktober 2026 - 13:00 WIB

Rambu Rawan Laka di Jalan Raya Bogor Ditata Ulang, Pelajar Jadi Perhatian Utama

Kamis, 1 Oktober 2026 - 13:09 WIB

PRIMAGO CONSULTING GELAR ROADSHOW 2026: Solusi Lengkap Peningkatan Mutu Sekolah & Pesantren!

Kamis, 1 Oktober 2026 - 11:59 WIB

Sambil Menumpang Bus Sekolah, Siswa SDN Anyelir 1 Depok Diajak Paham Keselamatan Berlalu Lintas

Rabu, 30 September 2026 - 18:56 WIB

CCIT- FTUI Bekali Calon Lulusan dengan Keterampilan Membangun Portofolio dan Pemahaman Regulasi Ketenagakerjaan

Berita Terbaru