Siarandepok.com – Tulisan ini terinspirasi dari pemberitaan di media dan media sosial mengenai banjir yang melanda Bali sejak 9 September 2025.
Banjir di Bali 2025: Alih Fungsi Lahan dan Solusi Tata Ruang Berkelanjuta
Banjir melanda Bali sejak 9 September 2025, menjadi salah satu bencana terparah dalam dekade terakhir. Dipicu hujan ekstrem (385 mm/hari), banjir menewaskan 18 orang (12 di Denpasar, 3 di Gianyar, 2 di Jembrana, 1 di Badung; 2 hilang), merendam lebih dari 100 rumah, merusak 514 bangunan (rumah, kios, infrastruktur), dan menyebabkan kerugian Rp Rp 20-28,9 miliar, termasuk Rp 1,8 miliar di Karangasem. Sebanyak 659 jiwa terdampak, 185 mengungsi, dan kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, serta Pasar Kumbasari mengganggu pariwisata, tulang punggung ekonomi Bali (BNPB, 2025).
Tulisan ini menganalisis penyebab banjir, khususnya alih fungsi lahan, dan mengusulkan solusi berbasis teknologi serta kearifan lokal untuk tata ruang berkelanjutan.
Penyebab Banjir: Alih Fungsi Lahan dan Tata Ruang
Salah satu penyebab utama banjir ini adalah alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan tata ruang wilayah, seperti konversi lahan hijau menjadi bangunan di bantaran sungai dan kawasan resapan air. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan bahwa konversi lahan hutan menjadi lahan non-hutan sejak 2015 telah mengurangi tutupan hutan di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) di Bali. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebanyak 459 hektare lahan hutan di Bali telah beralih fungsi menjadi kawasan perumahan, komersial, dan infrastruktur hingga 2024.
Akar masalah ini adalah lemahnya penegakan aturan tata ruang dan maraknya pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan, termasuk pembangunan di zona rawan seperti bantaran sungai Tukad Ayung.
Saya bukan ahli di bidang tata kota atau teknologi informasi (IT), tetapi saya memiliki keinginan kuat untuk berkontribusi dan belajar tentang kebijakan serta program yang dapat memberikan solusi atas permasalahan masyarakat, seperti banjir.
Melalui tulisan ini, saya menyampaikan pandangan dengan keterbatasan keilmuan saya di bidang tata kota dan IT, dengan harapan dapat memicu diskusi dan mendorong kontribusi dari akademisi di universitas untuk merancang konsep yang lebih matang serta memberikan masukan konstruktif untuk mengatasi permasalahan ini.
Geographic Information System (GIS) berbasis GPRS (General Packet Radio Service)
Pada 2012, saya pernah mengajukan konsep penanganan sampah dan pengendalian alih fungsi lahan kepada Pemerintah Kota Depok. Konsep tersebut memanfaatkan teknologi Geographic Information System (GIS) berbasis GPRS (General Packet Radio Service) untuk pemetaan lahan sederhana, serta penggambaran tata ruang kota dalam dimensi tiga untuk mendukung perencanaan yang lebih terintegrasi.
GPRS memungkinkan pengiriman data lokasi secara langsung melalui ponsel, sehingga perubahan lahan seperti dari hutan ke perumahan bisa dipantau dengan cepat, meski teknologi ini kini lebih sederhana dibandingkan 5G. Pemodelan 3D membantu memvisualisasikan kota secara realistis, seperti simulasi bangunan, jalan, dan drainase, untuk memprediksi risiko banjir sebelum pembangunan dimulai—mirip dengan yang digunakan di kota-kota seperti Singapura melalui platform seperti ArcGIS 3D Analyst.
Sayangnya, usulan ini ditolak karena keterbatasan anggaran dan prioritas pemerintah yang lebih fokus pada proyek jangka pendek, seperti pembangunan infrastruktur fisik. Seperti yang sering terjadi di banyak daerah, respons pemerintah baru muncul setelah bencana terjadi dan dipicu oleh protes warga.
Padahal, saya telah memperingatkan bahwa alih fungsi lahan yang masif, terutama untuk kepentingan pengembang perumahan, akan memicu kerusakan lingkungan. Alih fungsi lahan sering kali didorong oleh keuntungan finansial jangka pendek, seperti pendapatan dari perizinan pembangunan dan pajak daerah, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat.
Solusi berbasis teknologi
Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi sangat penting dalam perencanaan tata ruang kota. Teknologi seperti GIS dan pemetaan satelit dapat membantu pemerintah daerah memetakan zona rawan banjir dengan mudah, mengurangi kepadatan penduduk yang tidak terkendali, dan mencegah pelanggaran tata ruang.
Di Bali, GIS bisa diterapkan untuk memantau alih fungsi lahan secara real-time, misalnya dengan memetakan zona resapan air dan bantaran sungai yang kini beralih menjadi vila atau hotel. Kolaborasi dengan Universitas Udayana, yang memiliki keahlian dalam penelitian GIS untuk mitigasi banjir, dapat mempercepat implementasi ini melalui analisis risiko banjir menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP).
Meskipun implementasi GIS memerlukan investasi awal untuk pelatihan dan infrastruktur, biaya ini jauh lebih rendah dibandingkan kerugian akibat banjir, seperti yang dilaporkan mencapai miliaran rupiah di Bali pada 2025
Platform seperti ArcGIS telah digunakan di berbagai kota di dunia untuk mengoptimalkan pengelolaan lahan, namun banyak daerah di Indonesia masih minim memanfaatkan teknologi ini secara maksimal.
Belajar dari Bhutan untuk pariwisata berkelanjutan.
Selain itu, saya juga pernah menulis tentang pentingnya pariwisata berkelanjutan dengan mencontoh Bhutan. Negara kecil di Himalaya ini berhasil mempertahankan kearifan lokal melalui pendekatan “high value, low impact”, dengan membatasi jumlah wisatawan dan menerapkan tarif harian untuk memastikan pariwisata tidak merusak lingkungan dan budaya lokal. Pendekatan ini terbukti efektif menjaga kelestarian lingkungan, dengan lebih dari 70% wilayah Bhutan masih tertutup hutan hingga 2025, menurut laporan United Nations Environment Programme (UNEP).
Kearifan lokal untuk ketahanan bencana
Di Indonesia, kearifan lokal juga memiliki nilai yang tak kalah penting. Di Bali, sistem subak—warisan budaya dunia UNESCO—menawarkan pelajaran berharga. Subak adalah organisasi petani yang mengelola irigasi secara komunal dengan komponen hutan, sawah terasering, bendungan, dan pura, yang secara alami mencegah banjir dengan mempertahankan resapan air di lahan pertanian. Namun, alih fungsi lahan telah menggerus subak, memperparah banjir karena hilangnya fungsi saluran irigasi alami.
Di Sumatra Barat, rumah gadang dirancang dengan struktur tahan gempa, mencerminkan pengetahuan leluhur tentang mitigasi bencana. Rumah gadang dibangun menggunakan sistem konstruksi kayu tanpa paku, dengan teknik sambungan pasak kayu yang memungkinkan rumah untuk “berayun” saat gempa, sehingga menyerap getaran tanpa roboh—mirip prinsip desain modern pada bangunan tahan gempa yang mengutamakan fleksibilitas. Fondasinya menggunakan batu umpak, yaitu batu besar yang tidak diikat permanen ke tanah, memungkinkan gerakan ringan untuk mengurangi risiko kerusakan, serupa dengan teknologi base isolation saat ini. Atap gonjong yang melengkung juga aerodinamis, membantu mengurangi tekanan angin dan guncangan.
Prinsip-prinsip ini dapat diadaptasi dalam perencanaan kota modern di Bali, misalnya dengan mempertahankan lahan hijau sebagai zona resapan air dan membangun struktur bangunan yang fleksibel terhadap bencana.
Untuk mengatasi masalah banjir dan alih fungsi lahan, pemerintah daerah perlu mengambil langkah konkret, seperti:
1. Penegakan Aturan Tata Ruang: Memperketat pengawasan terhadap konversi lahan dan memastikan pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dengan sanksi tegas bagi pelaku pembangunan di zona rawan seperti bantaran sungai.
2. Pemanfaatan Teknologi: Mengintegrasikan GIS dan pemodelan 3D untuk pemetaan dan pemantauan lahan secara real-time, dengan kolaborasi universitas seperti Udayana untuk analisis risiko banjir menggunakan metode AHP.
3. Pariwisata Berkelanjutan: Mengadopsi model seperti Bhutan untuk membatasi dampak pariwisata terhadap lingkungan, misalnya dengan membatasi jumlah vila di zona resapan air.
4. Edukasi dan Partisipasi Masyarakat: Melibatkan komunitas banjar di Bali untuk mengawasi alih fungsi lahan dan membersihkan drainase secara berkala, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga sistem subak untuk pengendalian banjir.
Kesimpulan
Banjir di Bali pada September 2025 menjadi peringatan keras bahwa pembangunan yang mengabaikan tata ruang dan daya dukung lingkungan akan membawa konsekuensi serius, seperti kerusakan ekosistem, 18 korban jiwa, ratusan rumah terendam dan rusak, serta kerugian ekonomi mencapai Rp 20 miliar. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali, terutama untuk kepentingan komersial, telah memperparah risiko bencana.
Teknologi modern seperti GIS dan pemodelan 3D menawarkan solusi efektif untuk perencanaan tata ruang yang lebih baik, sementara kearifan lokal, seperti sistem subak di Bali dan desain rumah gadang di Sumatra Barat yang tahan gempa, memberikan pelajaran berharga tentang pembangunan berkelanjutan dan ketahanan bencana.
Meskipun saya bukan ahli di bidang tata kota atau IT, saya berharap tulisan ini dapat menjadi pemicu diskusi dan mendorong akademisi serta para ahli untuk merancang konsep serta memberikan solusi konstruktif bagi permasalahan masyarakat. Dengan mengintegrasikan teknologi, kearifan lokal, dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta akademisi, Bali dan daerah lain di Indonesia dapat menciptakan kota yang tidak hanya tertata rapi, tetapi juga tangguh terhadap bencana.
Referensi
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2025). Laporan Dampak Banjir di Bali, September 2025.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). Data Konversi Lahan Hutan di Bali 2015–2024.
United Nations Environment Programme (UNEP). (2025). Bhutan’s Sustainable Tourism and Environmental Conservation Report.
ESRI. (2023). ArcGIS 3D Analyst: Tools for Urban Planning and Disaster Management. https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-3d-analyst/overview
Haryadi, B., & Setiawan, B. (2018). Arsitektur Tradisional Minangkabau: Kearifan Lokal dalam Desain Rumah Gadang. Jurnal Arsitektur Nusantara.
Kusumayudha, S. B., et al. (2018). Analisis Potensi Banjir di Kota Denpasar Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process. https://www.researchgate.net/publication/329176330
Hypeabis.id. (2025). Sistem Subak di Bali, Warisan Pengetahuan yang Bisa Cegah Banjir. https://hypeabis.id/read/52081/sistem-subak-di-bali-warisan-pengetahuan-yang-bisa-cegah-banjir
Mongabay.co.id. (2025). Mengurai Penyebab Banjir Bandang Bali. https://mongabay.co.id/2025/09/14/mengurai-penyebab-banjir-bandang-bali
Detik.com. (2025). Korban Tewas Banjir Bali Bertambah Jadi 18 Orang. https://news.detik.com/berita/d-8108695/korban-tewas-banjir-bali-bertambah-jadi-18-orang
Liputan6.com. (2025). Data BPBD Bali: Korban Meninggal Akibat Banjir 18 Orang, Total Kerugian Rp 20 Miliar. https://www.liputan6.com/regional/read/6157588
ANTARA News. (2025). Penyebab & Dampak Banjir Ekstrem di Denpasar Bali 10 September 2025. https://www.antaranews.com/berita/5102401
MetroTVNews.com. (2025). Pengamat Sebut Alih Fungsi Lahan Penyebab Banjir Besar di Bali. https://www.metrotvnews.com/play/KRXCd79B
BBC News Indonesia. (2025). Banjir Bali Terparah Sepanjang Satu Dekade. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cj9z0m8zd9lo
Kompas.id. (2025). Mengapa Bali Bisa Diterjang Banjir Besar? https://www.kompas.id/artikel/en-mengapa-bali-bisa-diterjang-banjir-besar
Widhiastuti, N., et al. (2023). Optimising Flood Risk Reduction in Bali’s Provincial Government Center through Cultural Philosophy Approach and GIS-based Conservation. https://www.researchgate.net/publication/378543049
Novita sari yahya
Kegiatan sehari-hari penulis dan peneliti.
Penulis buku
1..Romansa Cinta
2.Padusi: Alam Takambang Jadi Guru
3. Novita & Kebangsaan
4. Makna di setiap rasa antologi 100 puisi bersertifikat lomba nasional dan internasional
5. Siluet cinta, pelangi rindu
6. Self Love : Rumah Perlindungan Diri.
Kontak pembelian buku : 089520018812
Instagram: @novita.kebangsaan
